Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota

Salah satu faktor yang menentukan perilaku ekonomi individual adalah pemilihan lokasi kegiatan melalui mekanisme pasar adalah asas manfaat yang mengacu pada gagasan bahwa peruntukan sumber daya lahan harus mengarah pada penggunaan yang sebaik mungkin, yang berpusat pada kepentingan manusia. Bentuk pola tata guna lahan yang bertentangan dengan kepentingan pemeliharaan keserasian dengan alam, seperti pengorbanan lingkungan hidup yang merugikan aspek fiisk biologis pada gilirannya juga akan merugikan tingkat kesejahteraan masyarakat . Efisiensi merupakan landasan dasar tujuan alokasi lahan yang dilakukan melalui mekanisme pasar.

Menurut Johnson (1976) banyak negara berkembang mengabaikan konsekuensi spasial dalam kegiatan investasi yang dilakukan.

1. Menurutnya tujuan utama dari perencanaan adalah meningkatkan jumlah investasi yang ditujukan untuk sektor-sektor produktif dalam suatu kota.

2. Hal itu tidak cukup hanya diwujudkan dengan mengalokasikan investasi pada sektor-sektor dimaksud ataupun dengan mendistribusikan pendanaan untuk infrastruktur.

3. Hal yang lebih penting lagi adalah mempertimbangkan secara cermat lokasi geografis tempat investasi tersebut akan dikembangkan.

4. Strategi penataan ruang harus berupa rumusan yang lebih daripada sekedar komponen dari keseluruhan strategi dalam pembangunan ekonomi.

5. Meningkatnya berbagai permasalahan baik sosial, ekonomi, maupun fisik berkaitan dengan pertumbuhan yang pesat dari wilayah metropolitan, dan bersamaan dengan makin memburuknya kemiskinan di perkotaan.

6. Hal itu mendorong perencana dan pembuat keputusan mencari pendekatan baru dan untuk penataan ruang, seperti melalui pengembangan kota-kota baru, dan mengarahkan industri berlokasi di kawasan yang diperuntukkan bagi industri, mengamankan kawasan-kawasan sawah produktif atau beririgasi teknis, mengamankan kawasan-kawasan berfungsi lindung, sehingga terwujud struktur ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang yang sekaligus mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan (Rondinelli, 1976) Empat model dalam perencanaan perkotaan yang prinsip-prinsipnya dapat pula diterapkan dalam perencanaan secara umum, yaitu: Ameliorative-problem-solving form, Allocative trend-modifying, Exploitive opportunity-seeking dan Normative goal-oriented planning.

Pengertian Penataan Ruang

Pada dasarnya, penataan ruang bertujuan agar pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan budi daya dapat terlaksana, dan pemanfaatan ruang yang berkualitas dapat tercapai.

Upaya penataan ruang ini juga dilakukan untuk menciptakan pembangunan yang berkelanjutan(sustainable development) dalam kaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pemerataannya.

Tata ruang mengandung arti penataan segala sesuatu yang berada di dalam ruang sebagai wadah penyelenggara kehidupan.

Tata ruang pada hakikatnya merupakan lingkungan fisik yang mempunyai hubungan organisatoris/fungsional antara berbagai macam objek dan manusia yang terpisah dalam ruang-ruang tertentu (Rapoport, 1980).

Di dalam tata ruang tercakup distribusi tindakan manusia dan kegiatannya untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dirumuskan sebelumnya.

Tata ruang dalam hal ini, menurut Wetzling (1978), merupakan jabaran dari suatu produk perencanaan fisik.

Dengan perkataan lain, tinjauan pengertian struktur ruang harus tetap mengacu pada suatu wawasan yang lebih luas.

Konsep tata ruang ini, menurut Foley (1964), tidak hanya menyangkut suatu wawasan yang disebut sebagai wawasan spasial tetapi menyangkut pula aspek-aspek non spasial atau aspasial.

Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa struktur fisik sangat ditentukan dan dipengaruhi pula oleh faktor-faktor non fisik seperti organisasi fungsional, pola sosial budaya dan nilai kehidupan komunitas (Wheaton, 1974 dan Porteus, 1977)

Komponen Penataan Ruang

Struktur ruang pada hakikatnya merupakan hasil dari suatu proses yang mengalokasikan objek-objek fisik dan aktivitas ke suatu kawasan di suatu wilayah.Wawasan sistem tata ruang ini berdasarkan pada kerangka konseptual yang diformulasikan oleh beberapa pakar seperti Kevin Lyinch dan Llyod Rodwin (1958), Donald Foley (1964), Stuart Chapin (1965), Melvin M. Webber (1967), dan Peter Hall (1970) yang semuanya menekankan adanya kaitan antara tiga proses yang saling bergantung.

Pertama, proses untuk mengalokasikan aktivitas pada suatu kawasan sesuai dengan hubungan fungsional tertentu

Kedua, proses pengadaan atau ketersediaan fisik yang menjawab kebutuhan akan ruang bagi akivitas seperti untuk tempat bekerja, tempat tinggal, transportasi dan komunikasi. Proses ini, yakni pengadaan bangunan jalan, prasarana umum dan sebagainya, akan merupakan faktor pendukung bagi proses pengalokasian aktivitas yang disebut pada pertama. Dalam hal ini, proses pengalokasian aktivitas akan ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam dan buatan, serta kondisi fisik di wilayah tersebut.

Ketiga, dalam proses pengadaan dan pengalokasian tatanan ruang, kaitan antara bagian-bagian permukaan bumi, tempat berbagi aktivitas dilakukan dengan bagian atas ruang (angkasa) serta ke bagian dalam yang mengandung berbagai sumber daya perlu dilihat dalam wawasan yang integratif.

Hirarki Penataan Ruang

Langkah awal penataan ruang adalah penyusunan rencana tata ruang.

Rencana tata ruang diperlukan untuk mewujudkan tata ruang yang memungkinkan semua kepentingan manusia dapat terpenuhi secara optimal.

Rencana tata ruang, oleh sebab itu merupakan bagian yang penting dalam proses pembangunan bahkan merupakan persyaratan untuk dilaksanakannya pembangunan, baik bagi daerah-daerah yang sudah tinggi intensitas kegiatannya maupun bagi daerah-daerah yang baru mulai tumbuh dan berkembang.

Rencana tata ruang diperlukan mulai dari tingkat nasional, propinsi dan kabupaten sampai ke tingkat kawasan, sesuai dengan kebutuhannya.

Hambatan

Upaya penataan ruang selama ini menghadapi berbagai hambatan, antara lain karena:

Data dan informasi yang kurang lengkap,

Termasuk ketidak seragaman peta dasar yang digunakan dalam penataan ruang;

Kemampuan sumber daya manusia yang masih terbatas terutama di daerah;

Kurangnya koordinasi antarpihak yang terlibat dalam penyusunan rencana tata ruang; masih banyaknya pihak yang berkepentingan dalam penataan ruang;

Kurang transparannya penataan ruang dan kebijaksanaan penggunaan lahan pada masa lalu.

Dalam penataan ruang di masa depan masalah-masalah ini harus dapat diatasi agar dihasilkan rencana tata ruang yang baik dan berkualitas.

Pendekatan Operasional Penataan Ruang

Penataan ruang harus menghasilkan rencana tata ruang yang mempunyai daya antisipasi tinggi terhadap perkembangan dan tidak kalah cepat dengan kebutuhan pembangunan, di samping itu juga harus bersifat realistis operasional dan benar-benar mampu berfungsi sebagai instrumen koordinasi bagi program-program pembangunan dari berbagai sumber pendanaan.

Rencana tata ruang hendaknya tidak hanya dilihat sebagai aspek prosedural dalam penyelenggaraan pembangunan, tetapi juga sebagai kegiatan yang dapat menunjang tercapainya sasaran-sasaran pembangunan itu sendiri, dengan mewujudkan mekanisme prosedur yang tepat dan efektif, terutama dalam penggunaan lahan, naik bagi kepentingan pemerintah, masyarakat maupun swasta.

Rencana tata ruang harus memberikan peluang yang lebih luas bagi peran serta masyarakat dan swasta dalam pembangunan.

Upaya-upaya untuk memasyarakatkan pengertian penataan ruang bagi seluruh pelaku pembangunan perlu ditingkatkan agar tidak terjadi kesalahan interpretasi atau terdapat harapan-harapan yang kurang sesuai dengan kedalaman maupun isi dari tiap-tiap tingkatan penataan ruang.

Keberhasilan perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang tidak terlepas dari dukungan kelembagaan dan personil yang mewadahinya.

Proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada saat ini masih terikat oleh ”ego sektor” perlu lebih dipadukan sampai pada tingkat operasional di daerah kota/kabupaten.

Bagaimana Penataan Ruang seharusnya

Pertama, perlunya pemahaman secara penuh dan utuh tentang kebijaksanaan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi di daerah dalam penataan ruang, serta penerapannya secara arif, agar pemerintah, swasta dan masyarakat paham akan hak dan tanggungjawabnya untuk meningkatkan manfaat penataan ruang.

Kedua, sistem peraturan dan perundangan yang mengatur pengelolaan pembangunan dan penataan ruang di kawasan pedesaan dan perkotaan perlu lebih terpadu dan transparan, sehingga memungkinkan seluruh masyarakat termasuk dunia usaha ikut serta mengembangkannya dalam pelaksanaan.

Ketiga, perlu mengantisipasi masa yang akan datang, di mana pembangunan yang berkualitas dapat mengatasi masalah keterbatasan sumber alam, modal, dan teknologi, serta mempu mengantarkan Indonesia ke dalam pergaulan dunia yang maju.

Keempat, karena kota akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama, maka penataan ruang kota perlu diarahkan kepada pola pembangunan perkotaan yang mempunyai kesesuaian tinggi dengan sistem sosial budaya, sistem sosial ekonomi, dan sistem ekologis, sehingga mampu meningkatkan manfaat nyata dan mengurangi beban sosial bagi masyarakat banyak.

Kelima, sebagai pusat pelayanan, kota harus mampu memberikan pelayanan kebutuhan ruang bagi setiap golongan masyarakat, baik yang berjalan kaki, yang naik sepeda, yang naik mobil, yang berpenghasilan rendah, tinggi, yang dewasa (pria dan wanita), maupun yang masih anak-anak, sehingga manusia kota secara bersama menjadi kreatif, produktif dan serasi satu sama lain.

Keenam, penataan ruang harus mengacu kepada pemberdayaan ekonomi rakyat dan kemitraan dalam pembangunan, sehingga dapat menjamin kemakmuran bagi semua orang.

Ketujuh, menerapkan prinsip-prinsip yang menjamin keberlanjutan dan kelestarian lingkungan.

9 Tanggapan

  1. ass.
    bang/pak, ku ge kul di undip plano. btw ku nek nanya, abg/bpk punya materi yang bagus untuk s1 yang bise ku copy dak?? hehehe… makasih be4..
    Oia! ade dak beasiswa yang bise ku dapet dari dinas pendidikan? kalo ade, ape bai syarat-syarat a?
    maksih.
    wass.

    • Wslm….
      Gak tau juga ya materi yang kami pelajari, sama gak dengan mahasiswa S1 masalahnya basicnya bukan dari plano sich….
      Untuk info beasiswa unggulan dapat diakses melalui http://www.beasiswaunggulan.diknas.go.id/

  2. tengkyu atas blognya yah….
    q bisa dapat bahan kuliah n tugas dari blog ini

    *plano Unhas

  3. pak minta izinya tulisanya dicopy tuk referensi bahan masukan makalah tugas kuliah,,,makasih ya pak…

    • Oke silahkan.

  4. Makasih pak atas blognya, saya butuh sekali untuk bimbingan anak didik saya dalam menulis karya ilmiah tentang perencanaan pembangunan wilayah.Saya tunggu tulisan berikutnya!tx.

  5. MAKASIH YA ATS BLOGNYA.. INI DAPAT MEMBANTU SAYA DALAM MEMUDAHKAN CARA SAYA BELAJAR DALAM BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN.. SAYA TUNGGU PENULISAN BERIKUTNYA..

  6. pak, saya copy tulisan bpk tuk bhn kuliah saya ya.

  7. Izin Copas Pak Posting, buat referensi Tugsa Kuliah.
    Trims’s………

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: