Tugas 1 Pak Parfi (Perencanaan dan Manajemen Pembangunan Pendidikan)

I. Pendahuluan

Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Pemerataan akses dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki ketrampilan hidup (life skill) yang layak. Sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.

Kondisi saat ini daya saing bangsa Indonesia sangat lemah, hal ini dapat kita lihat dari posisi di WEF (World Economic Forum) tahun 2003 Indonesia menduduki peringkat ke 72 dari 103 negara  dibawah Singapura (peringkat 12), Malaysia (peringkat 29), Thailand (peringkat 39), dan Filiphina (peringkat 56). Dari segi daya saing ekonomi tahun 2003, Amerika memegang peringkat 1, Finlandia peringkat ke 2, Singapura peringkat ke 12, Belanda peringkat 18 dan Luksemburg peringkat 42, mereka ini merupakan negara dengan pendapatan perkapita tertinggi. Disini jelas bahwa ada suatu korelasi positif antara penguasaan tehnologi dengan tingkat daya saing dan tingkat kesejahteraan masyakatnya.

Untuk mengejar ketertinggalan tersebut salah satu upaya dari pemerintah pusat adalah dengan cara meningkatkan pendidikan masyarakat yang dikenal dengan program Wajar Dikdas 9 Tahun, upaya penuntasan wajib belajar sembilan tahun yang dicanangkan oleh pemerintah masih terdapat kelemahan-kelemahan. Kelemahan-kelemahan yang sering terjadi adalah terkait dengan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah serta juga masalah pendanaan disamping itu Peraturan Pemerintah tentang hal tersebut tidak kunjung tuntas prosesnya. Indikasi adanya kelemahan pelaksanaan Wajar Dikdas ini karena target penuntasan tersebut telah 2 (dua) kali dijadwal ulang.

Semula Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun yang dicanangkan pada tahun 1994 diharapkan tuntas tahun 2003/2004 tapi ternyata tidak tercapai sehingga kemudian direvisi dengan target penuntasan tahun 2008/2009. Menurut Anggota Panitia Kerja Wajar Dikdas 9 Tahun dan anggota Komisi IX DPR RI, Ferdiansyah, salah satu hal yang menyebabkan lemahnya penuntasan Wajar Dikdas adalah koordinasi antara Departemen Pendidikan Nasional dan dinas di daerah atau instansi lain yang menyelenggarakan pendidikan masih lemah.

Lemahnya koordinasi ini tak lepas dari tak kunjung tuntasnya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Wajib Belajar, karena peraturan tersebut seharusnya sudah selesai 2 tahun setelah pengesahan Undang-Undang Nomor 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dengan adanya peraturan yang lebih rinci, koordinasi akan lebih mudah dan masing-masing pihak akan terikat oleh hukum dalam pelaksanaannya.

Selain koordinasi, pengaturan pendanaan wajib belajar juga masih bermasalah karena tak kunjung diterbitkan sehingga sampai saat ini tidak jelas pembiayaan untuk pendidikan yang ditanggung APBN dan APBD. Menurut Panitia Kerja Wajar Dikdas 9 tahun, untuk kebutuhan wajib belajar selama 1 tahun unit cost per murid SD 1,2 juta rupiah per tahun dan unit cost per murid SMP sekitar 1,9 juta rupiah per tahun, sehingga dalam satu tahun dibutuhkan dana 36 triliun rupiah. Di tahun 2007, anggaran yang dikucurkan untuk wajib belajar baru setengah dari kebutuhan sehingga hal tersebut baru mengenai akses pendidikan dasar gratis dengan kualitas minimal belum sampai ke kualitas pendidikan.

II. Landasan Teori

Pengertian manajemen banyak disampaikan oleh para ahli, berikut ini beberapa pendapat ahli manajemen tentang manajemen:

1. H. Koontz & O,Donnel dalam bukunya “Principles of Management” mengemukan sebagai berikut : “manajemen berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain” (Management involves getting things done thought and with people).

2. Mary Parker Folllett mendefinisikan “manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

3. George R. Terry dalam bukunya “Principles of Management” menyampaikan pendapatnya : “manajemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas ; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya” (Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed in order to accomplish predetermined objectives)

4. James A.F. Stoner dalam bukunya “Management” (1982) mengemukakan “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan”.

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen di atas, dapat dikatakan bahwa manajemen memiliki beberapa ciri antara lain:

Manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan

Manajemen sebagai proses; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, pengarahan dan pengawasan

Tersedia sumber daya;  manusia, material dan sumber lain

Mendayagunakan atau menggerakkan sumber daya tersebut secara efisien dan efektif

Terdapat orang yang menggerakkan sumber daya tersebut (manajer)

Penerapan manajemen berdasarkan ilmu dan juga seni atau keahlian yang harus dimiliki oleh manajer

Manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan, dan pengawasan (POAC), yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.

Manajemen pendidikan merupakan suatu proses untuk mengkoordinasikan berbagai sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan.Misi pendidikan sebagaimana tertuang dalam Rencana strategis program pendidikan nasional, meliputi:

1) peningkatan mutu dan kualitas pendidikan,

2) peningkatan akses pendidikan, kompetensi dan daya saing bangsa serta

3) peningkatan manajemen dan pelayanan pendidikan yang transparan, akuntabel dan good governance.

Dalam rangka mensukseskan rencana strategis tersebut dibutuhkan dukungan semua pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, agar harapan untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi Insan Indonesia Cerdas, Komprehensif, dan Kompetitif yang Berkeadilan, Bermutu, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat Lokal dan Global dapat terwujud.

Misi ini dilaksanakan dengan prinsip-prinsip:

* Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa;

* Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna;

* Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat;

* Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran;

* Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat;

* Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. (UU Pendidikan Nasional No. 20 Pasal 4 Tahun 2003 )

III. Analisa

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pendidikan sebagaimana tertuang dalam Renstra pembangunan pendidikan maka diperlukan suatu upaya untuk mengkoordinasikan elemen-elemen pendidikan. Sebagaimana manajemen secara umum maka manajemen pendidikan meliputi 4 (empat) hal pokok yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengaktualan, dan pengawasan/pengendalian. Perencanaan pendidikan dimaksudkan untuk mempersiapkan semua komponen pendidikan agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan; pengorganisasian pendidikan ditujukan untuk menghimpun semua potensi pendidikan agar sinergis sehingga dapat terselenggara pendidikan dengan baik; pengaktualan merupakan pelaksanaan dari penyelenggaraan pendidikan yang telah direncanakan dan dilaksanakan oleh organisasi penyelenggara pendidikan dengan memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam perencanaan;  pengendalian dimaksudkan untuk menjaga agar pelaksanaan pendidikan sesuai dengan perencanaan dan semua komponen digerakkan secara sinergis dalam proses yang mengarah ke tujuan pendidikan.

Berkaitan dengan penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun yang tidak sesuai dengan perencanaan hingga terjadi 2 kali penjadwalan ulang, ini mengindikasikan tidak matangnya perencanaan yang dibuat oleh pemerintah karena tidak memperhitungkan seluruh komponen dalam pelaksanaan pendidikan misalnya peraturan dan anggaran sehingga hal-hal yang perlu dilakukan untuk penuntasan wajar 9 tahun dan bagaimana pelaksanaannya tidak begitu jelas. Terkesan program wajar 9 tahun tersebut seolah-olah dipaksakan, ini terbukti tanpa adanya aturan yang jelas seperti Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Wajib Belajar yang hingga saat ini belum juga selesai dibuat, begitu juga dengan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan Pendidikan yang setali tiga uang dengan RPP Wajar Dikdas 9 tahun. Tanpa adanya aturan-aturan tersebut, akan sulit bagi pemerintah untuk menuntaskan wajar dikdas 9 tahun sesuai dengan yang diharapkan yaitu pada tahun 2008/2009 ini, karena masing-masing pihak, baik pemerintah pusat dan daerah tidak memiliki pijakan atau aturan yang jelas dalam pelaksanaanya, begitu juga dengan pendanaan, tidak semua daerah mampu memenuhi anggaran minimal 20 persen sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Dasar, demikian pula dalam pengorganisasian, belum terlihat adanya sinergitas antar komponen pendidikan selain juga pembagian tugas dan tanggungjawab yang tidak jelas, bahkan kebijakan yang diambil antar daerah satu dan lainya sering berbeda-beda karena masing-masing pihak merasa tidak terikat oleh hukum atau aturan yang harus dilaksanakan.

Hal inilah yang kemudian dalam pengaktualan wajar dikdas 9 tahun dirasa masih jauh dari yang diharapkan karena ternyata dalam pelaksanaannya di daerah banyak menemui kendala sehingga banyak anak usia wajib belajar yang belum bisa menikmati pendidikan dasar. Peran pengendalian/pengawasan sebenarnya penting dalam upaya untuk melihat kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan yang terjadi dilapangan, agar apabila ada terdapat ketidakseusaian dapat segera dievaluasi untuk kemudian diambil tindakan yang tepat.

IV. Rekomendasi

Dari beberapa hal yang terurai di atas maka perlu dibuat suatu bentuk manajemen pengelolaan tugas di Dinas Pendidikan di daerah dalam penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Propinsi maupun Kabupaten/Kota harus sering-sering berkonsultasi dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional, agar Program Wajar Dikdas 9 tahun tersebut dapat dilaksanakan sesuai target.

2. Dinas Pendidikan Propinsi maupun Kabupaten/Kota melakukan koordinasi pihak-pihak terkait pendidikan seperti Gubernur, Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah (Sekda dan jajarannya), Dinas Pendidikan (termasuk di dalamnya Komite Sekolah, Dewan Pendidikan, dsb), Bappeda, DPRD, Bagian Keuangan, untuk menyiapkan komponen-komponen penuntasan wajar 9 tahun yaitu anggaran, peraturan peraturan yang mendukung, dan proses pelaksanaannya.

3. Untuk mengetahui besarnya anggaran yang diperlukan maka Dinas Pendidikan bekerjasama dengan Bappeda melaksanakan sensus jumlah anak yang berada pada usia wajar dikdas 9 tahun dan menghitung unit cost setiap siswa agar diperoleh data yang valid. Dari besarnya dana APBN yang dikucurkan ke daerah maka akan diperoleh angka anggaran yang harus disediakan APBD. Apabila anggaran daerah tidak mencukupi maka prioritas anggaran adalah untuk menuntaskan anak usia Wajar yang tidak mampu.

4. Perlunya dibuat peraturan Kepala Daerah untuk mengatur pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun sehingga setiap anak usia wajib belajar dapat mengenyam pendidikan.

5. Dalam pelaksanaan Wajar Dikdas 9 tahun tersebut perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan dan terus dievaluasi pelaksanaannya supaya program tersebut dapat berjalan seusai dengan harapan.

6. Selama kurun waktu tertentu secara berkala dilakukan koordinasi bertingkat untuk evaluasi pelaksanaan kegiatan sehingga apabila ada kendala ataupun masalah dapat segera diselesaikan.

V. Penutup

Seperti telah disebutkan diawal bahwa penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja, tetapi juga diperlukan keterlibatan dan kepedulian semua pihak baik masyarakat terutama orang tua dan stakeholder. Dengan adanya koordinasi yang baik serta pendaanaan yang memadai maka program penuntasan Wajar Dikdas 9 tahun akan berhasil dengan baik, hingga diharapkan pada tahun 2009-2015 kita tidak lagi berbicara masalah akses pendidikan, tapi sudah mulai berbicara tentang mutu pendidikan dasar, semoga harapan tersebut dapat terwujud dan menjadi harapan kita semua untuk mengejar ketertinggalan kita dari negara-negara lainnya…Amien.

MANAJEMEN PERENCANAAN PENDIDIKAN TENTANG PENUNTASAN WAJIB BELAJAR (WAJAR)

TUGAS MATA KULIAH :

PERENCANAAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

DOSEN : Ir. Parfi Khadiyanto, MSL
DISUSUN OLEH:

INDRA JAYA

PROGRAM PASCA SARJANA

MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

TAHUN 2007

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: