Tugas 1 Pak Mardwi (Sistem Prasarana Wilayah dan Kota)

Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Pemerataan akses dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki ketrampilan hidup (life skill) yang layak, sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.Kondisi saat ini daya saing bangsa Indonesia sangat lemah, hal ini dapat kita lihat dari posisi di WEF (World Economic Forum) tahun 2003 Indonesia menduduki peringkat ke 72 dari 103 negara  dibawah Singapura (peringkat 12), Malaysia (peringkat 29), Thailand (peringkat 39), dan Filiphina (peringkat 56).

Dari segi daya saing ekonomi tahun 2003, Amerika memegang peringkat 1, Finlandia peringkat ke 2, Singapura peringkat ke 12, Belanda peringkat 18 dan Luksemburg peringkat 42, mereka ini merupakan negara dengan pendapatan perkapita tertinggi. Disini jelas bahwa ada suatu korelasi positif antara penguasaan tehnologi dengan tingkat daya saing dan tingkat kesejahteraan masyakatnya, bagaimana mau berbicara tentang penguasaan teknologi jika masih banyak masyarakat yang belum mengenyam pendidikan yang layak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 terutama masyarakat yang berada didaerah-daerah tertinggal dan terpencil yang umumnya berada di daerah miskin dan akses perekonomian dan transportasi masih rendah.

Pendidikan bertugas menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran yang menarik dan mencerahkan, serta proses pendidikan yang kreatif.

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan tentunya tidak lepas dari perencanaan pendidikan untuk mengatur komponen-komponen dalam pendidikan karena perencanaan pendidikan dimaksudkan untuk mempersiapkan semua komponen pendidikan agar dapat terlaksananya proses belajar mengajar yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan dalam mencapai sasaran pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

Ada 10 (sepuluh) komponen utama pendidikan yaitu peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, paket instruksi pendidikan, metode pengajaran (dalam proses belajar mengajar), kurikulum pendidikan, alat instruksi dan alat penolong instruksi, fasilitas pendidikan, anggaran pendidikan, dan evaluasi pendidikan. Misi Pendidikan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana strategis program pendidikan nasional, yang meliputi: 1) peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, 2) peningkatan akses pendidikan, kompetensi dan daya saing bangsa serta 3) peningkatan manajemen dan pelayanan pendidikan yang transparan, akuntabel dan good governance. Dalam rangka mensukseskan rencana strategis tersebut dibutuhkan dukungan semua pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, agar harapan untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi Insan Indonesia Cerdas, Komprehensif, dan Kompetitif yang Berkeadilan, Bermutu, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat Lokal dan Global dapat terwujud.Bila kita cermati Renstra diatas terutama pada point 2 (dua) yaitu tentang peningkatan akses pendidikan, dimana pemerintah mengharapkan bahwa pendidikan tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang mampu dan berada saja, tapi dapat juga dinikmati oleh semua lapisan masyarakat yang ada di negeri kita tercinta ini tanpa ada diskriminasi antara masyarakat mampu dan tidak mampu, jelas disini pemerintah bertekad untuk melaksanakan Misi tersebut, tentu saja untuk mewujudkan keinginan tersebut tidak  semudah membalikkan telapak tangan tanpa adanya program-program yang nyata, sebenarnya arah untuk mewujudkan keinginan tersebut telah dirintis oleh pemerintah seperti peningkatan sarana prasarana pendidikan, perbaikan gedung-gedung sekolah yang rusak, bantuan-bantuan berupa beasiswa pendidikan kepada siswa kurang mampu, serta yang saat ini sedang berjalan adalah program BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

Sebagai contoh tentang belum meratanya akses pendidikan yang terjadi di beberapa daerah misalnya di Kabupaten Bangka Selatan, kabupaten yang berada paling selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, banyak sekali kita jumpai anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan formal, terutama anak-anak usia sekolah dasar, mereka sehari-hari bekerja menambang timah untuk membantu perekonomian keluarga, bagi mereka pendidikan bukan lah hal utama, yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana cara memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, memang tidak semua dari anak-anak tersebut termasuk dalam kategori keluarga yang tidak mampu, ada juga anak-anak dari keluarga yang mampu, tapi tidak memikirkan arti pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka, tapi jumlah mereka tidak lah signifikan dibanding dengan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Disini perlu dijelaskan apa masyarakat miskin, MISKIN. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya tidak berharta benda; serba kekurangan (berpenghasilan rendah). Tampaknya sederhana, tetapi pada kenyataannya begitu susah mendefinisikan miskin. Jika mudah, tentu pemerintah tidak akan mendapat kecaman keras, ketika ada program bantuan yang digulirkan. Sebab, sejumlah orang mengaku tidak mendapatkan bantuan padahal mereka (mengaku) miskin. Kategori miskin tidak bisa disamaratakan atau dinasionalkan. Sebab, kriteria miskin di satu daerah dengan daerah lain akan berbeda, meskipun jaraknya berdekatan. Seseorang yang dianggap miskin di desa A bisa jadi dianggap orang menengah di desa B. Semua bergantung dari apa yang dianggap penting di desa tersebut.

Dengan demikian, bisa dikatakan hal yang menentukan seseorang dinilai miskin atau tidak, sangat relatif. Sayangnya, pemerintah masih menggunakan kriteria nasional untuk menetapkan keluarga mana saja yang termasuk dalam kategori miskin.Saat ini, pemerintah masih menggunakan standar nasional, yakni konsumsi minimal 2.100 kalori per kapita. Standar ini hanya mengukur kemiskinan dari satu dimensi, yaitu dimensi income atau konsumsi. Padahal, kemiskinan yang tengah terjadi pada masyarakat kita merupakan kemiskinan multidimensi, sehingga tidak dapat diukur hanya dengan satu ukuran nasional. Kemiskinan da­pat diukur melalui tingkat kesehatan, sandang, pangan, pendidikan, kepemilikan aset, dan lain-lain. Pengukuran atau pendataan kemiskinan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan multidimensi atau yang disebut sistem pemantauan kesejahteraan oleh masyarakat (SPKM). Metode ini cenderung memberdayakan masyarakat sekitar desa yang akan ditinjau data kemiskinannya. Sebab, mereka dianggap lebih tahu dan paham betul dengan keadaan wilayahnya sendiri. Ketika pendataan dilakukan, kita belum tahu mana data yang akan berperan dalam menentukan miskin tidaknya sebuah keluarga. Semua tergantung dari hasil peringkatnya nanti.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukan pada tahun 1976 jumlah penduduk miskin mencapai 40,1 persen atau mencapai 54,2 juta jiwa. Pada tahun 1996 angka itu dapat diperkecil menjadi 11,3 persen atau 22,5 juta jiwa. Krisis ekonomi dan moneter di Indonesia telah ,merombak semuanya, sehingga jumlah penduduk miskin terus melonjak. dan kembali mendekati posisi tahun 1976. Sungguh sangat memprihatinkan bahwa keterpurukan ekonomi keluarga miskin sudah benar-benar pada titik nadir. Masalahnya program pengentasan kemisikinan sering salah sasaran.

Setelah kita mengetahui kriteria dari masyarakat miskin diatas, maka kita dapat mengetahui masalah banyaknya masyarakat miskin yang tidak mampu mengenyam pendidikan formal. Disamping alasan karena sibuk bekerja, alasan lain penyebab banyaknya masyarakat miskin yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal adalah jauhnya letak sekolah yang dapat mereka jangkau terutama didaerah pedesan dan dipulau-pulau terpencil. Agar masyarakat miskin tersebut dapat mengenyam pendidikan, harus ada usaha-usaha nyata yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya dengan membangun sarana prasarana pendidikan yang dapat dijangkau di daerah dekat masyarakat miskin tersebut, program BOS yang digulirkan pemerintah pusat dapat dijadikan solusi untuk mengatasi masyakat miskin asalkan pengelolaannya dapat dikelola dengan baik dan transparan. Memberikan beasiswa bagi masyarakat miskin yang berprestasi agar mereka dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik, bagi sebagian masyarakat yang enggan menyekolahkan anaknya karena menganggap pendidikan itu tidak penting, dalam hal ini perlu kirannya diadakan sosialisasi dan pemahaman kepada mereka tentang arti pentingnya pendidikan buat masa depan anak mereka.

Mungkin kita pernah mendengar tentang istilah Education For All atau lebih dikenal dengan sebutan EFA, konsep Education For All berisikan enam tujuan utama yaitu :

1. Memperluas pendidikan untuk anak usia diniPendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diberikan kepada anak sebagai tahap awal proses belajar mengajar, sehingga sebagai bagian dari komponen pendidikan anak usia dini selayaknya menerima pendidikan.

2. Menuntaskan wajib belajar untuk semua (2015) Wajib belajar 9 (sembilan) tahun bagi anak usia sekolah adalah wajib sesuai dengan program yang telah dicanangkan pemerintah. Dengan dituntaskannya wajib belajar untuk semua maka semua anak yang berusia wajib belajar sudah menikmati pendidikan dasar yaitu SD dan SMP.

3. Mengembangkan proses pembelajaran/keahlian untuk orang muda dan dewasaProses pembelajaran/keahlian merupakan upaya untuk memperkaya keahlian dan wawasan diri yang selayaknya dimiliki oleh setiap orang baik yang berusia muda maupun dewasa.

4. Meningkatnya 50% orang dewasa yang melek huruf (2015), khususnya perempuanMasih banyaknya orang dewasa yang belum melek huruf mendorong pemerintah untuk lebih memperluas sasaran pendidikan sehingga diharapkan akan lebih banyak orang yang dapat mengenyam pendidikan dan merasakan manfaatnya termasuk di dalamnya orang dewasa yang belum melek huruf.

5. Menghapuskan kesenjangan genderDengan adanya persamaan gender maka setiap orang baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam pendidikan sehingga pendidikan dapat diterima dan dirasakan manfaatnya bagi semua orang tanpa terkecuali.

6. Meningkatkan mutu pendidikanPendidikan akan lebih bernilai apabila pendidikan yang diterima setiap orang mempunyai kualitas sehingga akan tercipta manusia-manusia pembangunan (sumber daya manusia) yang berkualitas pula.

Pada point 2 (dua) dari konsep EFA tertulis jelas tentang penuntasan wajib belajar untuk semua dimana diharapkan pada tahun 2015 nanti seluruh masyarakat usia sekolah dasar dapat mengenyam pendidikan wajar 9 tahun, program ini tidak akan berjalan jika anak-anak dari masyarakat miskin tidak diperhatikan keberadaannya. Kebijakan lain yang harus segara dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara merealisasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang, karena dengan adannya anggaran yang memadai, maka program-program pembangunan yang berkaitan dengan dunia pendidikan dapat direalisasikan dengan baik, termasuk merealisasikan pendidikan bagi bagi anak-anak masyarakat miskin, bila perlu mereka diberi pendidikan yang benar-benar gratis, tanpa dipungut sumbangan ini dan itu, yang dapat membebani masyarakat miskin tersebut. Sedang dana APBD dari pemerintah daerah dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sarana prasarana pendidikan yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat, terutama di daerah terpencil supaya tidak menimbulkan kesenjangan kualias pendidikan antara daerah di perkotaan dan dan dipedesaan apalagi di daerah terpencil.

Akhir kata, untuk mewujudkan itu semua, tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah saja, tapi juga harus  melibatkan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah dan stakeholder, tanpa itu omong kosong program penanganan pendidikan bagi masyarakat miskin dapat terlaksana.

PENANGANAN INSFRASTRUKTUR PENDIDIKAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN

Tugas Mata Kuliah : Sistem Prasarana Wilayah dan Kota

Dosen : Ir. Mardwi Rahdiawan, MT.

Disusun Oleh :INDRA JAYA

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

TAHUN 2007

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: