Tugas 1 Pak Mungin (Perencanaan dan Manajemen Pembangunan Pendidikan)

I. PENDAHULUAN

Kota Pangkalpinang merupakan salah satu daerah otonomi yang letaknya di Pulau Bangka. Daerah ini berada pada garis 106°4’ sampai dengan 106°7’ Bujur Timur dan garis 2°4’ sampai dengan 2°10’ Lintang Selatan dengan luas daerah seluruhnya 89,40 Km2 (Berdasarkan PP No. 12 Tahun 1984). Daerah ini terletak pada bagian timur Pulau Bangka dengan batas-batas sebagai berikut :

    –  Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Selindung Lama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.

    –  Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah.

    –  Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Duren, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka.

    Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang strategis ditinjau dari sudut geografisnya, dalam kaitannya dengan pembangunan nasional dan pembangunan daerah di propinsi baru. Hal ini dikarenakan Kota Pangkalpinang sebagai ibukota propinsi mempunyai fungsi sebagai pusat pengembangan pembangunan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi:

    1. Pusat pemerintahan dan pemukiman penduduk
    2. Pusat perdagangan dan industri
    3. Pusat pelayanan sosial (pendidikan dan kesehatan) serta distribusi barang dan jasa
    4. Pusat administrasi penambangan timah
    5. Pusat lembaga keuangan

    Sebagai pusat pengembangan wilayah Bangka Belitung dalam perkembangannya selama beberapa tahapan pembangunan, Kota Pangkalpinang telah mengalami beberapa kemajuan yang cukup pesat sehingga untuk mengatasi kebutuhan akan tanah perkotaan, wilayah seluas 31,70 Km2 telah berkembang menjadi 5 (lima) kecamatan seiring dengan otonomi daerah, sehingga secara keseluruhan bagian dari wilayah Kota Pangkalpinang terdiri dari 35 kelurahan.

    Penduduk

    Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang tahun 2006 berdasarkan data BPS Kota Pangkalpinang adalah sebanyak 150.668 jiwa. Luas Wilayah Kota Pangkalpinang yang relatif kecil yaitu 89,40 Km2 mengalami laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dari tahun 2000 sampai 2006. Hal ini menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di Kota Pangkalpinang berada pada peringkat tertinggi dibandingkan daerah-daerah otonomi lainnya di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari seluruh kecamatan, kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Tamansari, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Gerunggang.

    II. KONDISI SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DI KOTA PANGKALPINANG

    Kemajuan pendidikan di Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung cukup menggembirakan. Pelaksanaan program pembangunan pendidikan di daerah ini telah menyebabkan makin berkembangnya suasana belajar mengajar di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Dengan dilaksanakannya program pembangunan, pelayanan pendidikan telah dapat menjangkau daerah terpencil, daerah dengan penduduk miskin, dan daerah jarang dengan dibangunnya sekolah di daerah tersebut. Secara rinci, pembangunan di setiap jenjang pendidikan tidak sama, oleh karena itu, akan dijelaskan tentang keadaan tingkat SD, tingkat SMP serta tingkat SM.

    1. Tingkat SD (SD dan MI)

    Berdasarkan data yang ada pada tahun 2005/2006, jumlah SD dan MI sebanyak 86 buah, siswa baru tingkat I sebanyak 3.148 siswa, siswa seluruhnya sebanyak 18.185 siswa, dan lulusan sebanyak 2.638 siswa. Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 691, dengan rincian 513 ruang memiliki kondisi baik, 129 ruang kondisi rusak ringan, dan 49 ruang dengan kondisi rusak berat dengan jumlah kelas sebesar 621 sehingga terdapat shift sebesar 1 kali. Sedangkan untuk guru yaitu sebanyak 668 (69,73 persen) adalah layak mengajar, 264 orang (27,56 persen) semi layak, dan 26 orang (2,71 persen) tidak layak mengajar. Untuk menunjang kegiatan belajar di SD dan MI terdapat fasilitas perpustakaan sebanyak 31 ruang, lapangan olahraga sebanyak 30 dan ruang UKS sebanyak ruang (Tabel.2.1)

    Pada tabel tersebut digambarkan pula bahwa SD lebih besar jika dibandingkan dengan MI, hal ini terlihat di semua data yang ada. Jumlah SD sebesar 80, dengan jumlah siswa sebanyak 17.145 dan ruang kelas sebesar 655 dan ditangani oleh guru sebanyak 893 Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebesar 29 lapangan olahraga sebesar 27 dan ruang UKS sebesar 0 ruang.

    Bila dilihat menurut status sekolah, jumlah sekolah negeri lebih banyak di SD jika dibandingkan dengan MI. Hal ini disebabkan karena MI lebih banyak dibangun oleh yayasan swasta sedangkan SD lebih banyak dibangun oleh pemerintah melalui program bantuan pembangunan sekolah dasar yang lebih dikenal dengan SD. Begitu juga dengan sekolah swastanya juga lebih banyak di SD dibandingkan dengan MI.

    Tabel 2.1 Data Pokok SD dan MI Tahun 2005/2006

    NO KOMPONEN SD MI SD + MI
    1 Sekolah 80 6 86
    2 Siswa Baru Tk.I 2.925 223 3.148
    3 Siswa 17.145 1.040 18.185
    4 Lulusan 2.526 112 2.638
    5 Ruang Kelas 655 36 691
    a. Baik 485 28 513
    b. Rusak Ringan 127 2 129
    c. Rusak Berat 43 6 49
    6 Kelas 582 39 621
    7 Guru 893 65 958
    a. Layak mengajar 619 49 668
    b. Semi layak 255 9 264
    c. Tidak layak 19 7 26
    8 Fasilitas 56 5 61
    a. Perpustakaan 29 2 31
    b. Lapangan Olahraga 27 3 30
    c. UKS

    2. Tingkat SMP (SMP dan MTs)

    Berdasarkan data yang ada pada tahun 2005/2006, jumlah SMP dan MTs sebanyak 24 siswa baru tingkat I sebesar 2.845, siswa seluruhnya sebesar 8.620 dan lulusan sebesar 2.692 Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 289 dengan rincian 247 memiliki kondisi baik, 37 dengan kondisi rusak ringan dan 5 kondisi rusak berat dengan jumlah kelas sebesar 236.

    Guru yang mengajar di SMP dan MTs sebanyak 517 diantaranya yaitu sebanyak 373 (72,15 persen) adalah layak mengajar, sebanyak 54 orang (10,45 persen) semi layak dan 90 orang (17,41 persen) tidak layak mengajar. Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMP dan MTs terdapat fasilitas perpustakaan sebesar 24, lapangan olahraga sebesar 21, ruang UKS sebesar 14, dan laboratorium sebesar 20 (Tabel 2.2).

    Pada tabel tersebut digambarkan pula bahwa jumlah SMP lebih besar jika dibandingkan dengan MTs, hal ini terlihat dari semua data yang ada. Jumlah SMP sebesar 21 dengan jumlah siswa sebesar 2.534 dengan ruang kelas sebesar 256 dan ditangani oleh guru sebanyak 438 orang. Selain itu, terdapat pula perpustakaan sebesar 21 ruang, lapangan olahraga sebesar 18, ruang UKS sebesar 12 ruang dan ruang laboratorium sebesar 18 ruang.

    Sedangkan jumlah MTs Negeri dan Swasta sebanyak 3 sekolah yaitu 1 MTs negeri dan 2 MTs swasta, dan untuk SMP juga lebih banyak di swasta dengan jumlah 11 sekolah dibandingkan dengan SMP negeri dengan jumlah 10 sekolah. Tapi untuk jumlah siswa lebih banyak di SMP negeri daripada di SMP swasta dengan perbandingan 1 berbanding 2 dengan jumlah 5.487 siswa di SMP negeri dan 2.337 siswa di SMP swasta. Hal itu juga berlaku di MTs dimana jumlah siswa MTs negeri lebih banyak dibandingkan dengan diswasta walaupun jumlah sekolah lebih banyak diswasta.

    Tabel 2.2 Data Pokok SMP dan MTs Tahun 2005/2006

    NO KOMPONEN SMP MTs SMP + MTs
    1. Sekolah 21 3 24
    2. Siswa Baru Tk.I 2.564 281 2.845
    3. Siswa 7.824 796 8.620
    4. Lulusan 2.477 215 2.692
    5. Ruang Kelas 256 33 289
    a. Baik 220 27 247
    b. Rusak Ringan 31 6 37
    c. Rusak Berat 5 5
    6. Kelas 211 25 236
    7. Guru 438 79 517
    a. Layak Mengajar 321 52 373
    b. Semi layak 45 9 54
    c. Tidak Layak 72 18 90
    8. Fasilitas
    a. Perpustakaan 21 3 24
    b.Lapangan olahraga 18 3 21
    c. UKS 12 2 14
    d. Laboratorium 18 2

    2

    3. Tingkat SM (SM dan MA)

    Berdasarkan data yang ada pada tahun 2005/2006, jumlah SMA, SMK dan MA sebanyak 24, siswa baru tingkat I sebesar 3.252, siswa seluruhnya sebesar 10.367 dan lulusan sebesar 2.716 Untuk menampung sejumlah siswa tersebut, tersedia ruang kelas sebanyak 286, dengan rincian 263 kondisi baik, 23 kondisi rusak ringan dan 0 kondisi rusak berat dengan jumlah kelas sebesar 290 sehingga terdapat shift 1 kali. Guru yang mengajar di SMA, SMK dan MA sebanyak 780, diantaranya yaitu sebanyak 491 (62,95 persen) adalah layak mengajar, 215 orang (27,57 persen) semi layak, dan 74 orang (9,49 persen) adalah tidak layak mengajar.

    Untuk menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA, SMK dan MA terdapat fasilitas perpustakaan sebesar 24, lapangan olahraga sebesar 21, ruang UKS sebesar 14, laboratorium sebesar 20, keterampilan sebesar 4, BP sebesar 10, serba guna sebesar 2, bengkel sebesar 1, dan ruang praktik sebesar 4 (Tabel 2.3).

    Bila dibandingkan antara siswa SMA dengan SMK yaitu 5.154 dan 4.439  ternyata jumlah siswa SMA lebih besar. Hal ini disebabkan jumlah SMU lebih besar dibandingkan dengan jumlah SMK. Sesuai dengan banyaknya siswa yang ada, lulusan SMA juga lebih banyak jika dibandingkan dengan lulusan SMK. Dari ketiga jenis sekolah yang ada, jumlah ruang kelas yang paling besar memiliki kondisi yang baik adalah MA, sedangkan ruang kelas yang memiliki kondisi yang rusak berat untuk di tidak ada lagi, hanya masih ada ruang kelas yang rusak ringan terdapat di SMA dan SMK, selayaknya jika pada jenis sekolah tersebut diprioritaskan untuk memperoleh bantuan rehabilitasi untuk mencegah kerusakan yang lebih parah.

    Selanjutnya, jika dilihat guru yang layak mengajar, ternyata paling banyak di SMA yaitu sebesar 65,54 persen yang terkecil di SMK yaitu sebesar 60,38 persen. Bila dilihat fasilitas sekolah yang seharusnya ada, ternyata tidak semua fasilitas yang ada dimiliki oleh SMA, MA atau SMK. Perpustakaan, lapangan olahraga, UKS terdapat di tiga jenis sekolah, sedangkan bengkel dan ruang praktik hanya di SMK. Kondisi sekolah yang tidak memiliki fasilitas tersebut hendaknya menjadi prioritas dalam pembangunan fasilitas tesebut.

    Tabel 2.3 Data Pokok SMA, MA dan SMK Kota Pangkalpinang Tahun 2005/2006

    NO KOMPONEN SMA MA SMK SM + MA
    1. Sekolah 11 3 10 24
    2. Siswa Baru Tk.I 1.613 163 1.476 3.252
    3. Siswa 5.154 774 4.439 10.367
    4. Lulusan 1.471 204 1.041 2.716
    5. Ruang Kelas 137 22 127 286
    a. Baik 122 22 119 263
    b. Rusak Ringan 15 8 23
    c. Rusak Berat
    6. Kelas 141 22 127 290
    7. Guru 325 89 366 780
    a. Layak mengajar 213 57 221 491
    b. Semi layak 85 16 114 215
    c. Tidak Layak 27 16 31 74
    8. Fasilitas
    a. Perpustakaan 9 3 9 21
    b. Lapangan Olahraga 9 3 7 19
    c. UKS 9 2 9 20
    d. Laboratorium 9 3 10 22
    e. Keterampilan 2 3 4
    f. BP 4 6 10
    g. Serba guna 1 1 2
    h. Bengkel 1 1
    i.  Ruang Praktik 4 4

    III. ANALISISA SARANA PRASARANA PENDIDIKAN DI KOTA PANGKALPINANG

    A. Pemerataan Pendidikan

    Berdasarkan APK yang ada, ternyata APK tertinggi terdapat di tingkat SM+MA yaitu 110,44 persen dan yang terendah di tingkat SMP+MTs yaitu 100,14 persen. Tingginya APK adalah akibat banyaknya siswa usia di luar usia sekolah yang berada di jenjang tersebut. Bila dilihat per jenis kelamin, ternyata perbedaan gender masih terlihat di tingkat SD+MI, sedangkan ditingkat SMP+MTs perbedaan itu hampir tidak ada itu. Untuk tingkat SM+MA APK perempuan melebihi APK Laki-laki, itu berarti pendidikan berdasarkan gender di Kota Pangkalpinang sudah merata . Bila dilihat dari desa dan kota, APK yang lebih tinggi terdapat di SM+MA yaitu 110,44 persen dan terendah terdapat di SMP+MTs yaitu 100,14 persen.

    Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat SM+MA mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan tingkat  SMP+MTs dan tingkat   SD+MI. Di daerah ini anak yang bersekolah di tingkat SM+MA paling banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya.

    Tabel  3.1 Indikator Pemerataan Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun  2005/2006

    No

    INDIKATOR SD+MI
    SMP+MTs

    SM+MA

    Lainnya
    1 APK 106,29 100,14 110,44
    a.  Laki-laki 111,58 100,28 53,30
    b.  Perempuan 101,04 100,00 56,80
    c.  Kota 106,29 100,14 110,44
    d.  Desa
    APM 87,10 77,28 78,05
    3 Perbandingan Antar Jenjang 3,58 0,92
    4 Rasio
    a.  Siswa / Sekolah 211 359 427
    b.  Siswa / Kelas 29 37 38
    c.  Siswa / Guru 19 16 14
    d.  Kelas / R. Kelas 0,90 0,82 0,95
    e.  Kelas / Guru 0,65 0,45 0,37
    5 Angka Melanjutkan 110,27 70,76
    6 Tingkat Pelayanan Sekolah 165 66 52
    7 Kepadatan Penduduk 191 96 105

    APM yang tertinggi terdapat di tingkat SD+MI yaitu 87,10 persen dan yang terendah di tingkat SMP+MTs yaitu 71,28 persen. Berdasarkan APM dapat diketahui bahwa pada tingkat SD+MI Anak usia sekolah yang bersekolah lebih banyak dibandingkan dengan tingkat lainnya.

    Bila sekolah antar jenjang dibandingkan, maka makin tinggi sekolah makin kurang jumlah sekolah tersebut, hal itu ditunjukkan dari jumlah tingkat SMP berbanding tingkat SD sebesar 3,58 Dan tingkat SM berbanding tingkat SMP sebesar 0.92 makin sedikitnya jumlah sekolah di jenjang yang makin tinggi menunjukkan makin kurangnya jumlah sekolah yang diperlukan di daerah tersebut.

    Indikator berikutnya membicarakan tentang rasio siswa per sekolah,siswa per kelas,siswa per guru, kelas per ruang dan kelas per guru.Rasio siswa per sekolah terpadat terdapat di tingkat SM+MA dengan angka 427 dan terjarang terdapat di tingkat SD+MI dengan angka 211. Hal itu menunjukkan bahwa sekolah di daerah ini sangat heterogen. Keheterogenan sekolah juga terlihat dari adanya tipe sekolah yaitu tipe A, B, C, dan kecil. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 40 anak, ternyata pada kenyataannya juga sangat bervariasi. Rasio siswa per kelas terpadat di tingkat SM + MA  yaitu 38 dan terjarang terdapat di tingkat SD+MI yaitu 29.

    Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar terdapat pada tingkat SD+MI yaitu 19 dan terendah terdapat pada SM+MA yaitu 14. Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di tingkat tersebut. Sebaliknya, rasio terkecil menunjukkan cukupnya guru di tingkat tersebut. Ruang kelas yang paling sering digunakan adalah pada tingkat SM+MA yaitu sebesar 0,95. Melihat kondisi seperti ini dimana rasio kelas terhadap ruang kelas berada di bawah 1 untuk semua jenjang pendidikan berarti masih banyak ruang kelas yang tidak digunakan pada setiap jenjang pendidikan.

    Sejalan dengan perbandingan antara sekolah di tingkat SMP dan SD yang cukup tinggi, maka angka melanjutkan ke tingkat SMP juga cukup tinggi yaitu 110,27 Diharapkan bila jumlah tingkat SMP ditingkatkan maka angka melanjutkan juga akan meningkat. Sebaliknya, angka melanjutkan ke tingkat SM lebih kecil yaitu 70,76 dibandingkan dengan melanjutkan ke tingkat SMP. Salah satu sebab rendahnya angka melanjutkan ini karena perbandingan sekolah tingkat SM dan SMP juga rendah.

    Rendahnya jumlah sekolah di jenjang makin tinggi dapat dilihat pada tingkat pelayanan sekolah. Pada tingkat SD tingkat pelayanan sekolah lebih besar yaitu 165 jika dibandingkan dengan SMP atau SM. Hal itu disebabkan karena pada tingkat SD telah terjadi pemerataan dan wajib belajar sekolah dasar 6 tahun telah berhasil. Sebaliknya, untuk tingkat SMP dan bahkan tingkat SM, dilihat dari tingkat pelayanan sekolah belum merata yang diindikasikan pada TPS tingkat SMP sebesar  66  dan lebih besar di tingkat SM sebesar 52. Tapi untuk di Pangkalpinang untuk saat ini untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA tidak memerlukan sekolah baru lagi karena sekolah yang ada sudah mencukupi.

    Perbedaan pencapaian di tingkat SD, SMP, dan SM juga karena akibat perbedaan kepadatan penduduk usia sekolah, kepadatan terbesar terdapat di tingkat SD+MI dan terkecil terdapat di tingkat SMP+MTs. Disamping itu, banyak desa tertinggal juga mempengaruhi kinerja pendidikan dasar dan menengah.

    1. Tingkat SD (SD dan MI)

    Berdasarkan APK yang ada, ternyata porsi APK terbesar adalah SD yaitu 100,21 persen jika dibandingkan dengan MI yaitu 6,08 persen. Hal yang sama juga terjadi pada APM. Bila dilihat per jenis kelamin, ternyata masih ada perbedaan jender baik di SD maupun di MI. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa SD mempunyai kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan MI. Di Pangkalpinang anak yang bersekolah di SD lebih banyak dibandingkan dengan MI sesuai dengan jumlah sekolah yang ada.

    Tabel  3.2 Indikator  Pemerataan  SD  dan  MI Tahun  2005 / 2006

    No

    INDIKATOR SD
    MI

    SD+MI

    LAINNYA
    1 APK 100,21 6,08 106,29
    –  Laki-laki 52,38 3,22 111,58
    –  Perempuan 47,84 2,89 101,04
    –  Kota 100,21 6,08 106,29
    –  Desa
    2 APM 82,38 4,73 87,10
    3 Rasio
    –  Siswa / Sekolah 214 173 211
    –  Siswa / Kelas 29 27 29
    –  Siswa / Guru 19 16 19
    –  Kelas / R. Kelas 0,89 1,08 0,90
    –  Kelas / Guru 0,65
    5 Tingkat Pelayanan Sekolah 165
    6 Kepadatan Penduduk 191 Km2
    7 Persentase Desa Tertinggal Persen

    Indikator berikutnya membicarakan tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio siswa per sekolah terpadat terdapat di SD dengan angka 214 Hal ini menunjukkan bahwa SD di Pangkalpinang lebih banyak diminati. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 36 anak, ternyata pada kenyataannya juga sangat bervariasi. Rasio siswa per kelas di SD adalah 29 dan MI adalah 27 Hal ini menunjukkan telah cukupnya SD dan MI yang ada.

    Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar di SD yaitu 19 dan terkecil di MI yaitu 16 Jumlah  rasio siswa per guru ini menunjukkan bahwa guru SD dan MI telah mencukupi. Ruang kelas yang paling jarang  digunakan adalah di MI yaitu sebesar 1,08 Hal itu berarti bahwa pada MI tidak memerlukan ruang kelas tambahan. Selain itu, sesuai dengan jumlah sekolah, maka tingkat pelayanan sekolah di SD lebih jika dibandingkan dengan MI.

    Berdasarkan indikator yang terdapat pada Tabel 3.2 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka  dapat dikatakan bahwa SD mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan MI. kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tingggi pada SD. Oleh karena itu, agar kinerja SD sebanding dengan MI, maka diperlukan penanganan lebih lanjut untuk MI.

    Dengan melihat hasil indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk usia sekolah dan banyaknya desa tertinggal tidak mempengaruhi pencapaian indikator pemerataan. Hal itu ditunjukkan dengan masih tingginya angka partisipasi bersekolah.

    Selanjutnya bila dilihat dari Tabel 2.8 Buku II Lampiran 2 Indikator dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara angka partisipasi dengan keadaan sekolah. Bila APK tingkat MI rendah, ternyata rasio siswa per kelas juga rendah yaitu 27 Hal itu menunjukkan bahwa minat bersekolah di tingkat MI kurang. Hal itu juga terlihat dari rendah siswa per sekolah, sedangkan TPS ternyata rendah yang berarti kesempatan belajar cukup tinggi.

    2. Tingkat SMP (SMP dan MTs)

    Berdasarkan APK yang ada, ternyata porsi APK terbesar adalah SMP yaitu 90,90 persen jika dibandingkan dengan MTs yaitu 9,25 persen. Hal yang sama juga terjadi pada APM. Bila dilihat per jenis kelamin, ternyata sudah tidak ada lagi perbedaan yang begitu mencolok baik di SMP maupun MTs. Ini berarti pendidikan menurut gender di tingkat SMP/MTs sudah mulai merata.

    Banyaknya porsi SMP pada APK dan APM disebabkan anak yang bersekolah di  SMP lebih banyak dibandingkan dengan MTs dan sesuai dengan jumlah sekolah yang ada, SMP lebih banyak jika dibandingkan dengan MTs.

    Untuk melihat kinerja SMP dan MTs, indikator berikut tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio siswa per sekolah terpadat terdapat di SMP dengan angka 373 Hal ini menunjukkan bahwa di Pangkalpinang SMP lebih banyak diminati. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 36 anak, pada kenyataannya juga sangat bervariasi. Rasio siswa per kelas di SMP adalah 37 dan MTs adalah 32 Hal ini menunjukkan bahwa  SMP dan MTs di Pangkalpinang berdasarkan ketentuan siswa per kelas = 36 anak  telah mencukupi.

    Tabel  3.3 Indikator Pemerataan SLTP dan MTs Tahun  2005/2006

    No

    INDIKATOR SMP
    MTs

    SMP+MTs

    LAINNYA
    1 APK 90,90 9,25 100,14
    –  Laki-laki 45,02 4,96 100,28
    –  Perempuan 45,88 4,29 100
    –  Kota 90,90 9,25 100,14
    –  Desa
    2 APM 63,94 7,35 77,28
    3 Rasio
    –  Siswa / Sekolah 373 265 359
    –  Siswa / Kelas 37 32 37
    –  Siswa / Guru 17 10 16
    –  Kelas / R. Kelas 0,82 0,76 0,82
    –  Kelas / Guru 0,45
    4 Angka Melanjutkan 110,27
    5 Tingkat Pelayanan Sekolah 70,43 51,56 66
    6 Kepadatan Penduduk 96 Km2
    7 Persentase Desa Tertinggal Persen

    Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar di SMP yaitu 17 Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di SMP jika dibandingkan dengan MTs. Ruang kelas yang paling sering digunakan adalah di SMP yaitu sebesar 0,82 Hal itu berarti bahwa pada SMP tidak memerlukan ruang kelas tambahan jika diharapkan jumlah kelas sama dengan jumlah ruang kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali, begitu juga di MTs yang tidak memerlukan lagi ruang kelas. Selain itu, sesuai dengan jumlah sekolah, maka tingkat pelayanan sekolah di SMP juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan MTs.

    Berdasarkan indikator yang terdapat pada Tabel 3.3 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk SMP dan MTs, maka dapat dikatakan bahwa SMP mempunyai masa kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan MTs. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya ahli yang lebih tinggi pada tingkat tersebut. Dengan demikian, untuk menghasilkan kinerja yang sama antara SMP dan MTs, perlu dilakukan penanganan lebih lanjut untuk MTs. Jika dilihat dari rasio siswa per sekolah ternyata rasio MTs rendah yaitu 265, hal ini menunjukkan bahwa MTs yang ada jumlah sekolahnya sudah mencukupi.

    Dengan melihat hasil indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa kepadatan penduduk usia sekolah kelihatannya memberi pengaruh terhadap pencapaian indikator pemerataan. Kondisi itu ditambah dengan rendahnya angka partisipasi bersekolah di tingkat MTs.

    3. Tingkat SM (SM dan MA)

    Berdasarkan APK yang ada, ternyata porsi APK terbesar adalah SMA yaitu 54,91 persen jika dibandingkan dengan SMK dan MA. Hal yang  sama juga terjadi pada APM. Tingginya porsi APK dan APM pada jenjang tersebut disebabkan banyaknya siswa yang bersekolah.

    Tabel  3.4 Indikator  Pemerataan  SM  dan MA Tahun  2005/2006

    No

    INDIKATOR SM
    MA

    SM+MA

    LAINNYA
    1 APK 102,20 7,90 110,44
    2 APM 71,88 6,18 78,05
    3 Rasio
    a.  Siswa / Sekolah 417 258 427
    b.  Siswa / Kelas 36 35 38
    c.  Siswa / Guru 14 9 14
    d.  Kelas / R. Kelas 1,02 1,00 0,95
    e.  Kelas / Guru 38,79 24,72 0,37
    4 Tingkat Pelayanan Sekolah 56,24 55,59 52
    5 Kepadatan Penduduk 105 Km2
    6 Persentase Desa Tertinggal Persen

    Untuk melihat kinerja SM dan MA, indikator berikut membicarakan tentang rasio siswa per sekolah, siswa per kelas, siswa per guru, kelas per ruang kelas dan kelas per guru. Rasio siswa per sekolah terpadat terdapat di SM dengan angka 417 Hal itu menunjukkan bahwa sekolah di Pangkalpinang SM lebih banyak diminati. Siswa per kelas yang pada saat pembangunan sekolah seharusnya diisi dengan 36 anak, ternyata pada kenyataannya juga sangat bervariasi. Rasio siswa per kelas terbesar adalah SM yaitu 36 dan terkecil adalah MA yaitu 35. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kelas  di Pangkalpinang jika ada ketentuan siswa per kelas harus 36 anak, telah mencukupi.

    Rasio siswa per guru juga bervariasi dengan rasio terbesar di SM yaitu 14 Besarnya rasio siswa per guru ini menunjukkan kurangnya guru di SM. Jika dibandingkan dengan di MA Ruang kelas yang paling sering digunakan adalah di SM yaitu sebesar 1,02 tetapi Hal itu bukan berarti bahwa pada SM masih memerlukan ruang kelas tambahan jika diharapkan jumlah kelas sama dengan jumlah kelas sehingga tidak ada ruang kelas yang digunakan lebih dari sekali. Selain itu, sesuai dengan jumlah sekolah, maka tingkat pelayanan sekolah di SM juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya yang setingkat.

    Berdasarkan indikator yang terdapat pada Tabel 3.4 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa SM mempunyai kinerja yang lebih unggul di bandingkan dengan MA. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi pada tingkat tersebut.

    APK tingkat MA rendah yaitu 7,90 ternyata rasio siswa per kelas juga rendah yaitu 35, namun bila dilihat rasio siswa per sekolah ternyata cukup tinggi yaitu 258, sedangkan TPS ternyata tinggi yang berarti kesempatan belajar memang kurang. Hal ini menunjukkan bahwa minat bersekolah di tingkat MA kurang.

    1. Peningkatan Mutu dan Relevansi Pendidikan

    Indikator mutu dapat dibedakan menjadi lima indikator mutu yaitu :(1) mutu masukan, (2) mutu proses, (3) mutu SDM, (4) mutu fasilitas, dan (5) biaya. Berdasarkan mutu masukan dapat diketahui bahwa 38,27 persen siswa baru tingkat 1 untuk tingkat SD adalah berasal dari tamatan TK atau sejenis.

    Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang terbesar pada tingkat SD+MI yaitu sebesar 6,33 persen dan terendah terdapat pada tingkat SM+MA yaitu sebesar 0,46 persen. Selanjutnya angka putus sekolah terbesar terdapat pada tingkat SMP+MTs yaitu sebesar 2,52 persen dan terendah terdapat pada tingkat SD+MI yaitu sebesar 0,13 persen. Bila dilihat angka lulusan ternyata angka tertinggi pada tingkat SD+MI yaitu sebesar 97,58 persen dan terendah terdapat pada tingkat SMP+MTs yaitu  sebesar 85,99 persen. Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada tingkat SM+MA,bila dilihat dari faktor angka mengulang dan putus sekolah yang rendah. Sedangkan bila dilihat dari faktor angka lulusan kinerja yang paling baik adalah SD+MI.

    Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar terbesar adalah pada tingkat SMP+MTs yaitu 73,58 persen dan guru yang layak mengajar terendah adalah pada tingkat SM+MA. Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah, hal itu terlihat pada kesesuaian ijazah guru-guru dengan bidang studi yang diajarkan. Khusus SMP, banyak guru yang sesuai terlihat pada bidang studi Seni dan Kerajinan yaitu sebesar 383,33 persen dan yang paling tidak sesuai adalah bidang studi Muatan Lokal yaitu sebesar 59,70 persen sedangkan SMA, banyaklah guru yang sesuai terlihat pada bidang studi Antropologi yaitu sebesar 300 persen dan yang paling tidak sesuai terlihat pada bidang studi Lain-lain yaitu sebesar 15,69 persen.

    Tabel  3.5 Indikator  Mutu  Pendidikan Tahun  2005/2006

    No. INDIKATOR SD + MI SMP+MTs SM + MA
    1 Persentase Lulusan TK/RA/BA 11,84
    2 Angka Mengulang 6,33 0,17 0,46
    3 Angka Putus Sekolah 0,13 2,52 1,70
    4 Angka lulusan 97,58 85,99 73,62
    5 Angka Kelayakan Mengajar
    a.  Layak 69,73 73,58 63,32
    b.  Semi layak 27,56 9,81 25,84
    c.  Tidak  layak 2,71 16,60 11,59
    6 Persentase Kesesuaian Guru Mengajar
    a.  PPKn 110 118,18
    b.  Pend. Agama 71,15 83,87
    c.  Bhs. Indonesia 95,16 93,33
    d.  Bhs. Inggris 120 100
    e.  Sejarah & Sejarah Budaya 100
    f.   Pend. Jasmani 170,59 177,78
    g.  Matematika 110,20 136,67
    h.  IPA 100
    h.1. Fisika 116,67
    h.2. Biologi 113,64
    h.3. Kimia 111,76
    i.  IPS 103,51
    i. 1  Ekonomi 107,14
    i.2.  Sosiologi 116,67
    i.3.  Geografi 220
    j.   Seni & Kerajinan 383,33
    k.  Muatan Lokal 59,70
    l.  Tata Negara
    m. Antropologi 300
    n.  Pendidikan Seni 200
    o.  Bahasa Asing 111,11
    p.  B dan P 100 100
    q.  Lain-lain 15,69
    7 Persentase Kondisi Ruang Kelas
    a.  Baik 74,24 85,47 91,96
    b.  Rusak Ringan 18,67 1,73
    c.  Rusak  Berat 7,09
    8 Persentase Fasilitas Sekolah
    a.  Perpustakaan 36,05 100 80,77
    b.  Lapangan OR 31,40 87,5 73,08
    c.  UKS 58,33 76,92
    d.  Laboratorium 83,33 84,62
    e.  Keterampilan 15,38
    f.   Bimbingan Penyuluhan 38,46
    g.  Serba Guna 7,69
    h.  Bengkel 9,09
    i.  Ruang Praktik 36,36
    Angka Partisipasi (Persen)
    a.  Pemerintah Pusat 10,45 6,83 4,34
    b.  Orang Tua 13,37 26,47 39,14
    c.  Pemerintah Daerah 73,67 59,32 46,65
    10 Satuan Biaya (000  Rp.) 1.130,56 1.454,92 1.696,70

    Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik paling banyak terdapat pada tingkat SM+MA yaitu sebesar 91,96 persen sedangkan kondisi rusak berat yang paling banyak terdapat pada tingkat SD+MI yaitu sebesar 7,09 persen. Banyaknya ruang kelas yang rusak berat ini menunjukkan mutu prasarana yang buruk dan berakibat secara tidak langsung akan menurunkan mutu sekolah.

    Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. jumlah sekolah yang memiliki perpustakaan terbesar ada pada tingkat SMP+MTs yaitu sebesar 100 persen dan terendah ada pada tingkat SD+MI sebesar 36,05 persen. Jumlah lapangan olahraga terbesar pada tingkat SMP+MTS yaitu sebesar 87,5 persen dan terendah ada pada tingkat SD+MI sebesar 31,40 persen. Fasilitas sekolah lainnya yaitu ruang UKS terbesar terdapat pada tingkat SM+MA yaitu sebesar 76,92 persen. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki ketiga fasilitas tersebut, maka tingkat SM+MA memiliki angka terbesar yaitu  76,93 persen.

    Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan orang tua siswa. Dari ketiga angka partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar adalah pada Pemerintah Kota dengan persentase terbesar pada tingkat SD+MI Partisipasi pemerintah pusat lebih banyak terdapat di tingkat SD+MI        dan partisipasi orang tua siswa lebih banyak terdapat di tingkat SM+MA Berdasarkan tabel diatas, ternyata partisipasi pemerintah kota paling tinggi jika dibandingkan dengan partisipasi lainnya.

    Berdasarkan indikator mutu yang terdapat pada Tabel 3.5 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk setiap jenjang pendidikan, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SM+MA mempunyai kinerja yang lebih unggul dibandingkan dengan tingkat SD+MI  dan tingkat SMP+MTs. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut

    1. Tingkat  SD  (SD dan MI)

    Berdasarkan  mutu masukan dapat diketahui bahwa 69,33 persen siswa baru tingkat I SD yang berasal dari tamatan TK atau sejenis lebih besar jika dibandingkan dengan MI. Berdasarkan  indikator mutu proses  yaitu angka mengulang, angka putus sekolah,  dan angka lulusan ternyata angka mengulang sekolah terbesar terdapat pada MI yaitu sebesar 6,76 persen,angka putus sekolah terbesar terdapat pada MI yaitu sebesar 0,31 persen dan ternyata angka kelulusan tertinggi terdapat pada SD yaitu sebesar 97,59 persen. Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada SD. Hal itu ditunjukkan dengan adanya angka mengulang dan putus sekolah paling rendah dan  angka lulusan paling tinggi, hal ini dikarenakan jumlah murid MI jauh lebih kecil dibandingkan SD.

    Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar di MI lebih besar daripada SD. Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah. Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik lebih banyak terdapat pada MI yaitu sebesar 77,78 persen sedangkan kondisi rusak berat yang paling banyak terdapat pada SD yaitu sebesar 16,67 persen. Banyaknya ruang kelas yang rusak berat ini menunjukkan mutu prasarana yang buruk dan berakibat secara tidak langsung akan menurunkan mutu sekolah.

    Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. jumlah SD memiliki perpustakaan lebih besar. Jumlah lapangan olahraga lebih besar pada MI dan ruang UKS tidak ada data. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki ketiga fasilitas tersebut, maka SD memiliki angka terbesar yaitu 33,75 persen.

    Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan orang tua siswa. Dari ketiga angka partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar pada pemerintah daerah Dengan persentase terbesar pada tingkat SD. Partisipasi pemerintah pusat lebih banyak terdapat di MI, dan partisipasi orang tua siswa lebih besar di SD. Berdasarkan Tabel 3.6 ternyata partisipasi pemerintah kota paling tinggi jika dibandingkan dengan partisipasi lainnya.

    Berdasarkan indikator mutu yang terdapat pada Tabel 3.6 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk SD dan MI, maka dapat dikatakan bahwa tingkat SD mempunyai kinerja mutu yang lebih unggul dibandingkan dengan MI. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut.

    Tabel  3.6 Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SD Tahun  2005/2006

    No. INDIKATOR SD MI
    1 Persentase Lulusan TK/RA/BA 69,37 55,61
    2 Angka Mengulang 6,31 6,76
    3 Angka Putus Sekolah 0,12 0,31
    4 Angka lulusan 97,59 97,39
    5 Angka Kelayakan Mengajar
    a.  Layak 69,32 75,38
    b.  Semi layak 28,56 23,08
    c.  Tidak  layak 2,13 10,77
    6 Persentase Kondisi Ruang Kelas
    a.  Baik 74,05 77,78
    b.  Rusak Ringan 19,39 5,56
    c.  Rusak  Berat 6,56 16,67
    7 Persentase Fasilitas Sekolah
    a.  Perpustakaan 36,25 33,33
    b.  Lapangan OR 31,25 33,33
    c.  UKS
    d.  Laboratorium
    8 Angka Partisipasi (Persen)
    a.  Pemerintah Pusat 9,86 41,98
    b.  Orang Tua 13,50 6,21
    c.  Pemerintah Daerah 74,09 51,35
    9 Satuan Biaya (000  Rp.) 1.177,04 364,3
    1. Tingkat SLTP (SLTP dan MTs)

    Berdasarkan mutu masukan yang terdapat pada Tabel 3.7 dapat diketahui bahwa rasio NEM lulusan dibandingkan dengan NEM siswa diketahui bahwa rasio NEM siswa baru, ternyata SMP lebih besar daripada MTs berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada MTs yaitu sebesar 0,77 persen, angka putus sekolah terbesar terdapat pada MTs yaitu sebesar 2,81 persen, angka lulusan terbesar terdapat pada MTs yaitu sebesar 91,88 persen. Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa kinerja terbaik adalah pada SMP.Hal ini ditunjukkan dengan adanya angka mengulang dan putus sekolah paling rendah serta angka lulusan yang tinggi.

    Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar di SMP lebih besar daripada di MTs. Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah. Indikator berikutnya adalah tentang  mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik lebih banyak terdapat pada SMP yaitu sebesar 85,94 persen. Sedangkan kondisi rusak berat yang paling banyak terdapat pada SMP yaitu sebesar 1,95 persen. Banyaknya ruang kelas yang rusak berat ini menunjukkan mutu prasarana yang buruk dan berakibat secara tidak langsung akan menurunkan mutu sekolah.

    Tabel  3.7 Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SMP Tahun  2005/2006

    No. INDIKATOR SMP MTs
    1 Rasio NEM Lulusan/Siswa Baru 4,80/27,09 5,33/-
    2 Angka Mengulang 0,77 0,13
    3 Angka Putus Sekolah 2,49 2,81
    4 Angka lulusan 85,47 91,88
    5 Angka Kelayakan Mengajar
    a.  Layak 73,29 65,82
    b.  Semi layak 10,27 11,39
    c.  Tidak  layak 16,44 22,78
    6 Persentase Kesesuaian Guru Mengajar
    a.  PPKn 110
    b.  Pend. Agama 71,15
    c.  Bhs. Indonesia 95,16
    d.  Bhs. Inggris 120
    e.  Sejarah & Sejarah Budaya
    f.   Pend. Jasmani 170,59
    g.  Matematika 110,20
    h.  IPA 100
    i.  IPS 103,51
    j.   Seni & Kerajinan 383,33
    k.  Muatan Lokal 59,70
    l.  B dan P 100
    m.  Lain-lain
    7 Persentase Kondisi Ruang Kelas
    a.  Baik 85,94
    b.  Rusak Ringan 12,11 81,82
    c.  Rusak  Berat 1,95 18,18
    8 Persentase Fasilitas Sekolah
    a.  Perpustakaan 100 100
    b.  Lapangan OR 85,71 100
    c.  UKS 57,41 66,67
    d.  Laboratorium 85,71 66,67
    9 Angka Partisipasi (Persen)
    a.  Pemerintah Pusat 2,62 71,40
    b.  Orang Tua 26,43 27,15
    c.  Pemerintah Daerah 63,16 0,65
    Satuan Biaya (000  Rp.) 1.504,37 968,85

    Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. Jumlah perpustakaan di SMP dan MTs sudah merata. Ini berarti setiap sekolah di SMP dan MTs sudah memiliki perpustakaan Lapangan olahraga lebih besar untuk SMP dari MTs, ruang UKS lebih besar pada MTs, dan ruang laboratorium lebih besar pada SMP. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki keempat fasilitas tersebut, maka MTs memiliki angka terbesar yaitu 83,84 persen (Tabel 3.7).

    Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, pemerintah kota, dan orang tua siswa. Dari ketiga angka partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar adalah pada pemerintah kota dengan persentase terbesar pada tingkat SMP Partisipasi pemerintah pusat lebih banyak terdapat di MTs,demikian juga partisipasi orang tua siswa. Berdasarkan Tabel 3.7 di atas, ternyata partisipasi pemerintah pusat  paling rendah jika dibandingkan dengan partisipasi lainnya.

    Berdasarkan indikator mutu yang terdapat pada Tabel 3.7 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk SMP dan MTs, maka dapat dikatakan bahwa SMP mempunyai kinerja mutu yang lebih unggul dibandingkan dengan MTs. Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut. Dengan demikian, kinerja mutu yang lebih buruk ini yang harus ditangani lebih lanjut.

    2. Tingkat SM (SMA, SMK dan MA)

    Berdasarkan mutu masukan yang terdapat pada Tabel 3.8 dapat diketahui bahwa rasio NEM lulusan dibandingkan dengan NEM siswa baru, ternyata SMA terbesar jika dibandingkan  dengan kedua jenis sekolah lainnya yang sejenis. Berdasarkan indikator mutu proses yaitu angka mengulang, angka putus sekolah, dan angka lulusan, ternyata angka mengulang terbesar terdapat pada SMA yaitu sebesar 0,64 persen, dan angka lulusan tertinggi terdapat pada MA yaitu sebesar 98,08 persen. Dengan melihat ketiga indikator mutu proses ini dapat dikatakan bahwa mutu masukan terbaik adalah pada MA Hal itu ditunjukkan dengan adanya angka mengulang dan putus sekolah paling rendah serta angka lulusan yang paling tinggi.

    Bila dilihat dari mutu SDM (guru), maka persentase guru yang layak mengajar di SMA terbesar jika dibandingkan dengan kedua jenis sekolah lainnya yang setingkat. Mutu guru juga menunjukkan kinerja sekolah. Indikator berikutnya adalah tentang mutu prasarana dan sarana pendidikan. Ruang kelas dengan kondisi baik terbesar terdapat pada MA yaitu sebesar 100 persen sedangkan kondisi rusak berat untuk tingkat SM+MA ini sudah tidak ada. Sehingga mutu pendidikan bila dilihat dari segi prasarana sudah baik.

    Indikator mutu prasarana lainnya adalah ketersediaan fasilitas sekolah yang ada. MA memiliki jumlah perpustakaan terbesar jika dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya yang setingkat. Jumlah lapangan olahraga terbesar pada MA, ruang UKS terbesar pada SMK ruang laboratorium terbesar pada MA, ruang keterampilan terbesar di MA, ruang BP terbesar pada SMK, dan ruang Serba Guna terbesar pada MA. Dengan demikian, bila setiap sekolah diharuskan memiliki ketujuh fasilitas tersebut, maka MA memiliki angka terbesar yaitu 61,91 persen. Dengan melihat indikator mutu sarana prasarana dapat dikatakan bahwa MA mempunyai mutu prasarana terbaik.

    Indikator mutu yang ditunjukkan dari biaya dilihat dari angka partisipasi pemerintah pusat, pemerintah kota, dan orang tua siswa. Dari ketiga angka partisipasi dalam hal biaya tersebut, angka partisipasi terbesar adalah pada pemerintah kota dengan persentase terbesar pada SMK jika dibandingkan dengan jenis sekolah lainnya. Partisipasi pemerintah pusat terbanyak terdapat di MA, demikian juga partispasi orang tua siswa. Berdasarkan Tabel 3.8 di atas, ternyata partisipasi Pemerintah pusat paling rendah jika dibandingkan dengan partisipasi lainnya.

    Tabel  3.8 Indikator Mutu Pendidikan Tingkat SM Tahun  2005/2006

    No. INDIKATOR SMA SMK MA
    1 Rasio NEM Lulusan/Siswa Baru 6,53/17,82 5,96/23,77 4,89/15,70
    2 Angka Mengulang 0,64 0,32 0,12
    3 Angka Putus Sekolah 2,81 2,37 0,24
    4 Angka lulusan 91,88 62,04 98,08
    5 Angka Kelayakan Mengajar
    a.  Layak 65,54 60,38 64,04
    b.  Semi layak 26,15 31,15 20,22
    c.  Tidak  layak 8,31 8,47 17,98
    6 % Kesesuaian Guru Mengajar
    a.  PPKn 4,00
    b.  Pend. Agama 8,00
    c.  Bhs. Indonesia 8,62
    d.  Bhs. Inggris 9,23
    e.  Sejarah & Sejarah Budaya 4,31
    f.   Pend. Jasmani 4,92
    g.  Matematika 12,62
    h.  IPA
    h.1. Fisika 6,46
    h.2. Biologi 7,69
    h.3. Kimia 5,85
    i.  IPS
    i. 1  Ekonomi 9,23
    i.2.  Sosiologi 2,15
    i.3.  Geografi 3,38
    j.   Seni & Kerajinan
    k.  Muatan Lokal
    l.  Tata Negara 1,85
    m. Antropologi 0,92
    n.  Pendidikan Seni 4,26
    o.  Bahasa Asing 3,08
    p.  B dan P 2,77
    q.  Lain-lain 2,46
    7 % Kondisi Ruang Kelas
    a.  Baik 89,05 93,70 100
    b.  Rusak Ringan 10,95 6,30
    c.  Rusak  Berat
    8 % Fasilitas Sekolah
    a.  Perpustakaan 75,00 82 100
    b.  Lapangan OR 75,00 64 100
    c.  UKS 75,00 82 66,67
    d.  Laboratorium 75,00 91 100
    9 Angka Partisipasi (Persen)
    a.  Pemerintah Pusat 2,59 5,77 9,54
    b.  Orang Tua 42,22 33,99 86,59
    c.  Pemerintah Kota 43,67 51,62 1,11
    Satuan Biaya (000  Rp.) 1.580,18 2.026,59 580,59

    Berdasarkan indikator mutu yang terdapat pada Tabel 3.8 dan dengan melihat pencapaian setiap indikator untuk SMA, SMK, dan MA, maka dapat dikatakan bahwa MA mempunyai kinerja mutu yang lebih unggul dibandingkan dengan SMK dan SMA Kinerja yang lebih unggul ini diambil dari banyaknya nilai yang lebih tinggi dalam hal mutu pada tingkat tersebut. Dengan demikian, kinerja mutu yang lebih buruk ini yang harus ditangani lebih lanjut.

    IV. PENUTUP

    Berdasarkan kesimpulan tentang pendidikan dasar dan menengah, maka dapat disusun saran atau rekomendasi dalam rangka meningkatkan kinerja pendidikan dasar dan menengah di kabupaten/kota atau propinsi.

    A. Kesimpulan

    Berdasarkan data yang terdapat dalam profil pendidikan dan kajian terhadap hasil indikator pendidikan seperti pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi internal pendidikan, maka dapat disimpulkan bahwa :

    1.     Dipandang dari segi pemerintah.

    Pemerataan yang dimaksud diukur dengan beberapa indikator yaitu APK, APM, perbandingan antar jenjang, rasio pendidikan, angka melanjutkan, tingkat pelayanan sekolah. Berdasarkan APK, maka angka yang tertinggi adalah pada jenjang SM+MA dilanjutkan dengan jenjang SD+MI dan jenjang SMP+MTs pemerataan yang paling rendah. Rendahnya pemerataan ini adalah akibat sedikitnya siswa di luar usia sekolah untuk berada pada jenjang tersebut.

    Bila pemerataan dilihat menurut gender, maka perbedaan yang begitu mencolok terdapat pada tingkat SD+MI sedangkan di tingkat SMP+MTs dan SM+MA perbedaan itu tidak begitu mencolok, berarti untuk tingkat SMP+MTs dan SM+MA sudah terjadi pemerataan.

    Sesuai dengan besarnya APK, maka besarnya APM juga mengikuti yaitu makin tinggi jenjang pendidikan makin tinggi juga nilai APM nya. Dan untuk nilai APM yg paling rendah terdapat di jenjang SMP + MTs dengan nilai 77,28 . Bila dilihat perbandingan antarjenjang, maka masih terjadi ketimpangan antara sekolah tingkat SD dengan tingkat SMP apalagi untuk tingkat SM.

    Indikator tentang angka melanjutkan menunjukkan angka yang lebih besar pada jenjang SMP+MTs. Tingkat pelayanan sekolah yang paling tinggi terdapat di jenjang sekolah SD+MI.

    2.     Dipandang dari segi peningkatan mutu

    Peningkatan mutu dimaksud diukur dengan berbagai indikatro yaitu persentase lulusan TK/RA/BA, angka mengulang, angka putus sekolah, angka lulusan, angka kelayakan guru mengajar, persentase kondisi ruang kelas, persentase fasilitas sekolah, agka partisipasi dari biaya dan satuan biaya sekolah. Khusus untuk SMP dan SMA ditambah dengan indikator kesesuain guru mengajar menurut bidang studi.

    Siswa baru SD dan MI yang berasal dari TK/RA/BA adalah sebesar 11,84 angka mengulang yang terbesar terdapat pada tingkat SD+MI yaitu 6,33 sedangkan angka putus sekolah yang terbesar terdapat pada tingkat SMP+MTs yaitu 2,52 dan angka lulusan yang terendah terdapat pada tingkat SM+MA. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat SM+MA perlu ditangani lebih lanjut karena memiliki nilai negatif yang berarti mutunya kurang dibandingkan dengan jenjang lainnya.

    Indikator kelayakan mengajar guru, ternyata ditingkat SMP+MTs guru yang layak mengajar paling besar yaitu 73,58 dan yang paling rendah pada tingkat SM+MA yaitu 63,32. Kondisi ruang kelas terbaik terbaik terdapat pada tingkat SM+MA dan sebaiknya yang kondisinya rusak berat terbanyak terdapat pada tingkat SD+MI. Dari fasilitas sekolah yang ada, masih ada sekolah yang belum memiliki perpustakaan yaitu 55 sekolah ditingkat SD+MI, 3 sekolah ditingkat SM+MA sedangkan untuk tingkat SMP+MTs sudah memiliki perpustakaan semua. Untuk lapangan olahraga baru 30 SD+MI yang baru memilikinya,21 sekolah untuk SMP+MTs dan 19 sekolah untuk tingkat SM+MA. Sedangkan ruang UKS untuk tingkat SD+MI belum memiliki ruang khusus sendiri. Selama ini mereka masih mempergunakan ruang guru atau ruang kepala sekolah yang dijadikan ruang UKS, untuk tingkat SMP+MTs sekolah yang memiliki ruang UKS baru 10 sekolah sedangkan ditingkat SM+MA baru 4 sekolah

    Laboratorium yang harus dimiliki oleh semua SMA dan MA, pada kenyataanya masih ada sekolah yang belum memiliki yaitu 3 sekolah. Hal yang sama terjadi pada ruang keterampilan yaitu 0 pada jenjang SD dan 20 sekolah di tingkat SM + MA dan 6 sekolah pada jenjang SMP + MTs, bimbingan penyuluhan hanya sebesar 4 pada tingkat SMA dan 6 pada tingkat SMK, ruang serba guna yang dimiliki hanya sebesar 2 pada tingkat SM + MA, bengkel yang harus dimiliki semua SMK ternyata hanya satu yang ada pada tingkat SMK dan ruang praktik sebesar 4 pada tingkat SMK.

    Pada kenyataannya, angka partisipasi dari segi biaya lebih banyak dari pemerintah daerah pada tingkat SD + MI yaitu 73,67 % jika dibandingkan dengan orang tua atau pemerintah pusat. Pada tingkat SM + MA yang terbesar adalah pemerintah daerah, sedangkan pada tingkat SMP + MTs yang terbesar juga pada pemerintah daerah.

    B. Skala Prioritas

    Berdasarkan kesimpulan diatas, maka beberapa skala prioritas yang diusulkan adalah sebagai berikut :

    1. Perbedaan jender masih terasa pada tingkat SD + MI, hal ini terlihat dari rendahnya APK perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki, untuk itu diperlukan penanganan khusus sehingga siswa perempuan yang bersekolah di tingkat SD + MI dapat ditingkatkan, misalnya  dengan memberikan beasiswa, dan penanganan khusus lainnya.
    2. Perbandingan antar jenjang pendidikan terlihat sangat mencolok, terlebih antara tingkat SD dengan SM, untuk itu perlu dipikirkan apakah sekolah tingkat SD dapat ditingkatkan menjadi SMP atau menambah SMP dan SM.
    3. Angka melanjutkan masih rendah, lebih-lebih pada tingkat SM, untuk itu perlu penanganan khusus misalnya dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya bersekolah.
    4. Perlu didirikan Taman Kanak-Kanak yang lebih banyak sehingga akan meningkatkan mutu tingkat SD.
    5. Angka mengulang di tingkat SD dan angka putus sekolah ditingkat SMP + MTs perlu diturunkan yaitu dengan cara kebijakan pemerintah dengan memberikan beasiswa, bimbingan dan penyuluhan kepada setiap siswa oleh sekolah yang  bersangkutan.
    6. Perlu ditingkatkan kemampuan guru dalam mengajar sehingga diharapkan setiap tingkat memiliki guru yang layak mengajar, untuk itu dipikirkan penyesuaian ijazah yang dapat meningkatkan mutu guru tetapi tidak perlu mengganggu jadwal mengajarnya.
    7. Perlu dilakukan rehabilitasi bagi ruang kelas yang rusak berat terutama pada tingkat SD.
    8. Oleh karena perpustakaan merupakan suatu keharusan yang dimiliki oleh sekolah, maka perlu dibangun perpustakaan tingkat SD, tingkat SMP dan tingkat SM.

    REFERENSI

    1. Pangkalpinang dalam Angka tahun 2006
    2. Profil Pendidikan Kota Pangkalpinang tahun 2005/2006

    TUGAS MATA KULIAH :

    PERENCANAAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN PENDIDIKAN

    DOSEN : Prof. Dr.H. Mungin Edi Wibowo,MPd.,Kons.

    DISUSUN OLEH:

    INDRA JAYA

    PROGRAM PASCA SARJANA

    MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA

    UNIVERSITAS DIPONEGORO

    TAHUN 2007

    Iklan

    Tugas 1 Pak Maryono (Sistem Prasarana Wilayah dan Kota)

    Take Home Exam Sistem Prasana Wilayah dan Kota

    Dosen : Maryono, ST.,M.T.

    Dibuat Oleh: I N D R A  J A Y A

    PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA

    UNIVERSITAS DIPONEGORO

    TAHUN 2007

    A. Cara memperkirakan prosentase pelayanan kebutuhan air bersih pada masing-masing kecamatan pada tahun 2015 adalah : Dengan Asumsi Periode Tahun dan Kebutuhan air dihitung pada tahun ke- 11 untuk tahun 2007, maka kita dapat menentukan perkiraan kebutuhan air pada tahun 2015 mendatang, melalui persamaan :Y = 3,9182 X + 98,673

    Dimana :Y = Kebutuhan Air

    X = Periode Tahun

    Maka jika Nilai X dimasukkan dengan Periode tahun mulai dari 12, akan diperoleh hasil seperti tabel dibawah ini :

    Tabel 1 : Data Kebutuhan Air di Kabupaten X

    Dari tabel diatas maka akan diperoleh grafik sebagai berikut :

    Berdasarkan tabel kebutuhan air diatas, maka kita dapat mengetahui bahwa pada tahun 2015 kebutuhan air secara keseluruhan untuk kabupaten x adalah 73 liter/detik.

    Setelah kita ketahui kebutuhan air secara keseluruhan pada kabupaten x pada tahun 2015, maka kita dapat memperkirakan kebutuhan air pada masing-masing kecamatan di kabupaten x dengan cara menghitung kenaikan rata-rata kebutuhan air dari tahun 2007-2015 hasil nya seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

    Tabel 2 : Data Kenaikan Kebutuhan air di Kabupaten X Tahun 2007-2015

    Jika dirata-rata kenaikannya maka akan diperoleh hasil kenaikan sebesar 4,25 l/dt. Jika dianggap pendistribusian air rata ke-19 kecamatan sama ,maka masing-masing kecamatan akan mendapat 4,25 / 19 = 0,224  l/dt dalam 1 tahun, sehingga dari tahun 2007 s/d 2015 penambahan air ke-19 kecamatan adalah 0,224 l/dt x 8 thn = 1,792 l/dt

    Jika kita jumlahkan kebutuhan air perkecamatan pada 2015 didapatlah seperti tabel 3 berikut ;Jadi jelas bahwa dari tabel 3 di atas terlihat persentase air bersih terlayani tahun 2015 pada umunya berkurang dari tahun 2007.

    Persentase yang terlayani thn. 2007 dari 0 s/d 5 % naik di 10 kecamatan (0.05+0.45+1.04+0.25+0.25+0.25+0.64+1.04+0.64+0.25=4.82) dengan rata-rata kenaikan sebesar 4,82/10 = 0,482. Sedangkan di 9 kecamatan untuk persentase terlayani 6 s/d 9% (2007) mengalami penurunan (0,54+0,74+0,54+0,74+0,34+0,14+0,34+0,74+0,74 = 4,86) dengan rata-rata penurunan sebesar 4,86/9 = 0,54.

    Jadi jika dibandingkan persentase rata penurunan terlayani dengan persentase rata-rata kenaikan terlayani maka (0,54/0,482) = 1,12 yang memberikan arti secara keseluruhan terjadi pengurangan persentase pelayanan air bersih di kabupaten X

    B. Saya sangat setuju kalau sumber air baku air permukaan utamannya air sungai terus mengalami fluktuasi dan akan mengalami krisis pada tahun 2015, hal ini berdasarkan hal – hal sebagai berikut;

    1) Air baku terutama di Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi semakin terbatas, kualitasnya semakin menurun akibat pencemaran lingkungan oleh kegiatan masyarakat dan industri, kerusakan lingkungan  akibat pencemaran domestik, industri & pertanian, mengancam kualitas air baku.  76,2 % dari 52 sungai di Jawa, Sumater dan Sulawesi tercemar, dan 11%  sungai tercemar berat

    2) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk ikut memelihara sungai/ air permukaan sebagai sumber air baku (sungai dianggap sebagai daerah belakang)

    3) Terjadinya pencemaran sumber air baku terutama dibadan sungai, masyarakat dan pabrik membuang air limbah ke sungai tanpa treatment serta juga membuang sampah ke sungai (warna air sungai menghitam)

    C. Komitmen global  dalam MDGs yang diikat dalam periode waktu tertentu dan target kuantitafif dalam menanggulangi kemiskinan dalam berbagai dimensi adalah sbb :

    * Rendahnya pendapatan

    * Kelaparan

    * Penyakit

    * Ketidakcukupan papan termasuk kelangkaan air bersih dan sanitasi buruk

    * ketidaksetaraan gender

    * rendahnya akses terhadap pendidikan

    * keberlanjutan lingkungan

    Sedangkan salah satu tujuan pembangunan millenium (MDGs-1 target 2015) dalam bidang lingkungan adalah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam program nasional dan merehabilitasi sumber daya alam yang rusak.

    Dari apa yang diprogramkan dalam MDGs seperti di atas maka penyediaan air bersih di kab X pada tahun 2015 akan menghadapi  beberap permasalahan, antara lain :

    1. Masih adanya daerah pada kabupaten X (yaitu kecamatan  Kandangserang dan Kec. Petungkriyono yang belum terlayani air bersih, sampai th. 2007)

    2. Tidak meratanya sebaran penditribusian air bersih, dimana kec. Yg luas misalnya Kec.  Talun hanya mendapat air bersih 7% sedangkan kec. Yang lebih kecil misalnya Kec. Tirto mendapat air bersih 9% (dengan asumsi semakin luas wilayah semakin banyak penduduknya)

    3. Kebutuhan akan air terus meningkat sedangkan daya daya dukung alam terbatas

    4. Air minum saat ini belum memenuhi standar air minum yang telah ditentukan,

    5. Tingkat kehilangan air pada sistem perpipaan masih cukup tinggi dan tekanan umumnya rendah.

    6. Kawasan permukiman banyak yang belum terlayani sistem pelayanan air minum

    7. Kerusakan lingkungan terus bertambah tidak sebanding dengan rehabilitasinya

    8. Sanitasi lingkungan memburuk keadaan sehingga terjadi penurunan kualitas sumber air bersih

    9. Terbatas penambahan kapasitas produksi untuk melayani penduduk yg lebih luas

    10. Jika akses pendidikan di kab X tersebut rendah maka pemahaman terhadap pembangunan berkelanjutan juga rendah akibat yang paling terasa adalah bertambah luasnya kerusakan lingkungan (tidak peduli dengan keadaan lingkungan)

    D. Jika asumsi – asumsi pada no c di atas benar maka target pelayanan akan air bersih di kab X akan terkendala atau sulit untuk direalisasikan karena pemenuhan kebutuhan sarana air bersih tidak didukung dengan sumber daya yang ada, terutama sumber daya bahan baku akibat kerusakan lingkungan dan pencemaran.

    Tugas 1 Pak Mardwi (Sistem Prasarana Wilayah dan Kota)

    Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Pemerataan akses dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki ketrampilan hidup (life skill) yang layak, sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila.Kondisi saat ini daya saing bangsa Indonesia sangat lemah, hal ini dapat kita lihat dari posisi di WEF (World Economic Forum) tahun 2003 Indonesia menduduki peringkat ke 72 dari 103 negara  dibawah Singapura (peringkat 12), Malaysia (peringkat 29), Thailand (peringkat 39), dan Filiphina (peringkat 56).

    Dari segi daya saing ekonomi tahun 2003, Amerika memegang peringkat 1, Finlandia peringkat ke 2, Singapura peringkat ke 12, Belanda peringkat 18 dan Luksemburg peringkat 42, mereka ini merupakan negara dengan pendapatan perkapita tertinggi. Disini jelas bahwa ada suatu korelasi positif antara penguasaan tehnologi dengan tingkat daya saing dan tingkat kesejahteraan masyakatnya, bagaimana mau berbicara tentang penguasaan teknologi jika masih banyak masyarakat yang belum mengenyam pendidikan yang layak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 terutama masyarakat yang berada didaerah-daerah tertinggal dan terpencil yang umumnya berada di daerah miskin dan akses perekonomian dan transportasi masih rendah.

    Pendidikan bertugas menyiapkan peserta didik agar dapat mencapai peradaban yang maju melalui perwujudan suasana belajar yang kondusif, aktivitas pembelajaran yang menarik dan mencerahkan, serta proses pendidikan yang kreatif.

    Keberhasilan pelaksanaan pendidikan tentunya tidak lepas dari perencanaan pendidikan untuk mengatur komponen-komponen dalam pendidikan karena perencanaan pendidikan dimaksudkan untuk mempersiapkan semua komponen pendidikan agar dapat terlaksananya proses belajar mengajar yang baik dalam penyelenggaraan pendidikan dalam mencapai sasaran pendidikan sebagaimana yang diharapkan.

    Ada 10 (sepuluh) komponen utama pendidikan yaitu peserta didik, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, paket instruksi pendidikan, metode pengajaran (dalam proses belajar mengajar), kurikulum pendidikan, alat instruksi dan alat penolong instruksi, fasilitas pendidikan, anggaran pendidikan, dan evaluasi pendidikan. Misi Pendidikan Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana strategis program pendidikan nasional, yang meliputi: 1) peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, 2) peningkatan akses pendidikan, kompetensi dan daya saing bangsa serta 3) peningkatan manajemen dan pelayanan pendidikan yang transparan, akuntabel dan good governance. Dalam rangka mensukseskan rencana strategis tersebut dibutuhkan dukungan semua pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat, agar harapan untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi Insan Indonesia Cerdas, Komprehensif, dan Kompetitif yang Berkeadilan, Bermutu, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat Lokal dan Global dapat terwujud.Bila kita cermati Renstra diatas terutama pada point 2 (dua) yaitu tentang peningkatan akses pendidikan, dimana pemerintah mengharapkan bahwa pendidikan tidak hanya dapat dinikmati oleh masyarakat yang mampu dan berada saja, tapi dapat juga dinikmati oleh semua lapisan masyarakat yang ada di negeri kita tercinta ini tanpa ada diskriminasi antara masyarakat mampu dan tidak mampu, jelas disini pemerintah bertekad untuk melaksanakan Misi tersebut, tentu saja untuk mewujudkan keinginan tersebut tidak  semudah membalikkan telapak tangan tanpa adanya program-program yang nyata, sebenarnya arah untuk mewujudkan keinginan tersebut telah dirintis oleh pemerintah seperti peningkatan sarana prasarana pendidikan, perbaikan gedung-gedung sekolah yang rusak, bantuan-bantuan berupa beasiswa pendidikan kepada siswa kurang mampu, serta yang saat ini sedang berjalan adalah program BOS (Bantuan Operasional Sekolah).

    Sebagai contoh tentang belum meratanya akses pendidikan yang terjadi di beberapa daerah misalnya di Kabupaten Bangka Selatan, kabupaten yang berada paling selatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, banyak sekali kita jumpai anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan formal, terutama anak-anak usia sekolah dasar, mereka sehari-hari bekerja menambang timah untuk membantu perekonomian keluarga, bagi mereka pendidikan bukan lah hal utama, yang terpenting bagi mereka adalah bagaimana cara memperoleh uang sebanyak-banyaknya untuk sekadar memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, memang tidak semua dari anak-anak tersebut termasuk dalam kategori keluarga yang tidak mampu, ada juga anak-anak dari keluarga yang mampu, tapi tidak memikirkan arti pentingnya pendidikan untuk masa depan mereka, tapi jumlah mereka tidak lah signifikan dibanding dengan anak-anak dari keluarga yang tidak mampu. Disini perlu dijelaskan apa masyarakat miskin, MISKIN. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) artinya tidak berharta benda; serba kekurangan (berpenghasilan rendah). Tampaknya sederhana, tetapi pada kenyataannya begitu susah mendefinisikan miskin. Jika mudah, tentu pemerintah tidak akan mendapat kecaman keras, ketika ada program bantuan yang digulirkan. Sebab, sejumlah orang mengaku tidak mendapatkan bantuan padahal mereka (mengaku) miskin. Kategori miskin tidak bisa disamaratakan atau dinasionalkan. Sebab, kriteria miskin di satu daerah dengan daerah lain akan berbeda, meskipun jaraknya berdekatan. Seseorang yang dianggap miskin di desa A bisa jadi dianggap orang menengah di desa B. Semua bergantung dari apa yang dianggap penting di desa tersebut.

    Dengan demikian, bisa dikatakan hal yang menentukan seseorang dinilai miskin atau tidak, sangat relatif. Sayangnya, pemerintah masih menggunakan kriteria nasional untuk menetapkan keluarga mana saja yang termasuk dalam kategori miskin.Saat ini, pemerintah masih menggunakan standar nasional, yakni konsumsi minimal 2.100 kalori per kapita. Standar ini hanya mengukur kemiskinan dari satu dimensi, yaitu dimensi income atau konsumsi. Padahal, kemiskinan yang tengah terjadi pada masyarakat kita merupakan kemiskinan multidimensi, sehingga tidak dapat diukur hanya dengan satu ukuran nasional. Kemiskinan da­pat diukur melalui tingkat kesehatan, sandang, pangan, pendidikan, kepemilikan aset, dan lain-lain. Pengukuran atau pendataan kemiskinan dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan multidimensi atau yang disebut sistem pemantauan kesejahteraan oleh masyarakat (SPKM). Metode ini cenderung memberdayakan masyarakat sekitar desa yang akan ditinjau data kemiskinannya. Sebab, mereka dianggap lebih tahu dan paham betul dengan keadaan wilayahnya sendiri. Ketika pendataan dilakukan, kita belum tahu mana data yang akan berperan dalam menentukan miskin tidaknya sebuah keluarga. Semua tergantung dari hasil peringkatnya nanti.

    Data dari Badan Pusat Statistik menunjukan pada tahun 1976 jumlah penduduk miskin mencapai 40,1 persen atau mencapai 54,2 juta jiwa. Pada tahun 1996 angka itu dapat diperkecil menjadi 11,3 persen atau 22,5 juta jiwa. Krisis ekonomi dan moneter di Indonesia telah ,merombak semuanya, sehingga jumlah penduduk miskin terus melonjak. dan kembali mendekati posisi tahun 1976. Sungguh sangat memprihatinkan bahwa keterpurukan ekonomi keluarga miskin sudah benar-benar pada titik nadir. Masalahnya program pengentasan kemisikinan sering salah sasaran.

    Setelah kita mengetahui kriteria dari masyarakat miskin diatas, maka kita dapat mengetahui masalah banyaknya masyarakat miskin yang tidak mampu mengenyam pendidikan formal. Disamping alasan karena sibuk bekerja, alasan lain penyebab banyaknya masyarakat miskin yang tidak dapat mengenyam pendidikan formal adalah jauhnya letak sekolah yang dapat mereka jangkau terutama didaerah pedesan dan dipulau-pulau terpencil. Agar masyarakat miskin tersebut dapat mengenyam pendidikan, harus ada usaha-usaha nyata yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, misalnya dengan membangun sarana prasarana pendidikan yang dapat dijangkau di daerah dekat masyarakat miskin tersebut, program BOS yang digulirkan pemerintah pusat dapat dijadikan solusi untuk mengatasi masyakat miskin asalkan pengelolaannya dapat dikelola dengan baik dan transparan. Memberikan beasiswa bagi masyarakat miskin yang berprestasi agar mereka dapat mengenyam pendidikan yang lebih baik, bagi sebagian masyarakat yang enggan menyekolahkan anaknya karena menganggap pendidikan itu tidak penting, dalam hal ini perlu kirannya diadakan sosialisasi dan pemahaman kepada mereka tentang arti pentingnya pendidikan buat masa depan anak mereka.

    Mungkin kita pernah mendengar tentang istilah Education For All atau lebih dikenal dengan sebutan EFA, konsep Education For All berisikan enam tujuan utama yaitu :

    1. Memperluas pendidikan untuk anak usia diniPendidikan anak usia dini merupakan pendidikan yang diberikan kepada anak sebagai tahap awal proses belajar mengajar, sehingga sebagai bagian dari komponen pendidikan anak usia dini selayaknya menerima pendidikan.

    2. Menuntaskan wajib belajar untuk semua (2015) Wajib belajar 9 (sembilan) tahun bagi anak usia sekolah adalah wajib sesuai dengan program yang telah dicanangkan pemerintah. Dengan dituntaskannya wajib belajar untuk semua maka semua anak yang berusia wajib belajar sudah menikmati pendidikan dasar yaitu SD dan SMP.

    3. Mengembangkan proses pembelajaran/keahlian untuk orang muda dan dewasaProses pembelajaran/keahlian merupakan upaya untuk memperkaya keahlian dan wawasan diri yang selayaknya dimiliki oleh setiap orang baik yang berusia muda maupun dewasa.

    4. Meningkatnya 50% orang dewasa yang melek huruf (2015), khususnya perempuanMasih banyaknya orang dewasa yang belum melek huruf mendorong pemerintah untuk lebih memperluas sasaran pendidikan sehingga diharapkan akan lebih banyak orang yang dapat mengenyam pendidikan dan merasakan manfaatnya termasuk di dalamnya orang dewasa yang belum melek huruf.

    5. Menghapuskan kesenjangan genderDengan adanya persamaan gender maka setiap orang baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama dalam pendidikan sehingga pendidikan dapat diterima dan dirasakan manfaatnya bagi semua orang tanpa terkecuali.

    6. Meningkatkan mutu pendidikanPendidikan akan lebih bernilai apabila pendidikan yang diterima setiap orang mempunyai kualitas sehingga akan tercipta manusia-manusia pembangunan (sumber daya manusia) yang berkualitas pula.

    Pada point 2 (dua) dari konsep EFA tertulis jelas tentang penuntasan wajib belajar untuk semua dimana diharapkan pada tahun 2015 nanti seluruh masyarakat usia sekolah dasar dapat mengenyam pendidikan wajar 9 tahun, program ini tidak akan berjalan jika anak-anak dari masyarakat miskin tidak diperhatikan keberadaannya. Kebijakan lain yang harus segara dilakukan oleh pemerintah adalah dengan cara merealisasikan anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dari APBN seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang, karena dengan adannya anggaran yang memadai, maka program-program pembangunan yang berkaitan dengan dunia pendidikan dapat direalisasikan dengan baik, termasuk merealisasikan pendidikan bagi bagi anak-anak masyarakat miskin, bila perlu mereka diberi pendidikan yang benar-benar gratis, tanpa dipungut sumbangan ini dan itu, yang dapat membebani masyarakat miskin tersebut. Sedang dana APBD dari pemerintah daerah dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki sarana prasarana pendidikan yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat, terutama di daerah terpencil supaya tidak menimbulkan kesenjangan kualias pendidikan antara daerah di perkotaan dan dan dipedesaan apalagi di daerah terpencil.

    Akhir kata, untuk mewujudkan itu semua, tidak dapat hanya mengandalkan pemerintah saja, tapi juga harus  melibatkan semua pihak, baik masyarakat, pemerintah dan stakeholder, tanpa itu omong kosong program penanganan pendidikan bagi masyarakat miskin dapat terlaksana.

    PENANGANAN INSFRASTRUKTUR PENDIDIKAN UNTUK MASYARAKAT MISKIN

    Tugas Mata Kuliah : Sistem Prasarana Wilayah dan Kota

    Dosen : Ir. Mardwi Rahdiawan, MT.

    Disusun Oleh :INDRA JAYA

    PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA

    UNIVERSITAS DIPONEGORO

    TAHUN 2007

    Tugas 1 Pak Jawoto (Teori Lokasi dan Pola Ruang)

    Beberapa faktor atau ketentuan yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lokasi sekolah hingga dapat tercapai keoptimalan, baik dari sisi penyedia (pemerintah, khususnya) dan dari sisi permintaan (masyarakat) berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang “Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)”, berhubungan permasalahan yang akan dibahas tentang sekolah dasar, maka data yang penulis ambil adalah data sarana prasana untuk sekolah dasar/madrasah (SD/MI) saja, berikut data-datanya :

    A. SATUAN PENDIDIKAN

    1. Satu sekolah dasar/madrasah (SD/MI) memiliki sarana dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar dan maksimum 24 rombongan belajar.

    2. Satu sekolah dasar/madrasah (SD/MI) dengan enam rombongan belajar disediakan untuk 2000 penduduk, atau satu desa/kelurahan.

    3. Pada wilayah berpenduduk lebih dari 2000 jiwa dapat dilakukan penambahan sarana prasarana untuk melayani tambahan rombongan belajar di SD/MI yang telah ada, atau disediakan sekolah dasar/madrasah (SD/MI) baru.

    4. Pada satu kelompok pemukiman permanen dan terpencil dengan banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa terdapat satu sekolah dasar/madrasah (SD/MI) dalam jarak tempuh bagi peserta pejalan kaki maksimum 3 kilometer melalui lintasan yang tidak membahayakan.

    B. LAHAN

    1. Untuk sekolah dasar/madrasah (SD/MI) yang memiliki 15 sampai dengan 28 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik seperti tercantum pada tabel dibawah :

    No Banyak rombongan belajar Rasio minimum luas lahan terhadap peserta didik(m2/peserta didik)
    Bangunan satu lantai Bangunan dua lantai Bangunan tiga lantai
    1 6 12,7 7,0 4,9
    2 7-12 11,1 6,0 4,2
    3 13-18 10,6 5,6 4,1
    4 19-24 10,3 5,5 4,1

    2. Untuk SD/MI yang memiliki kurang dari 15 peserta didik per rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan luas minimum seperti tercantum pada tabel dibawah ini :

    No Banyak rombongan belajar Luas  minimum lahan (m2)
    Bangunan satu lantai Bangunan dua lantai Bangunan tiga lantai
    1 6 1340 770 710
    2 7-12 2240 1220 850
    3 13-18 3170 1690 1160
    4 19-24 4070 2190 1460

    3. Luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 diatas adalah luas lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun prasarana sekolah/madrasah berupa bangunan dan tempat bermain/berolahraga.4. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan dan keselamatan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat.5. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15 persen tidak berada di dalam garis sempadan sungai dan jalur kereta api.6. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.a. Pencemaran air, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.b. Kebisingan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 94/MEN KLH/1992 tentang Baku Mutu Kebisingan.c. Pencemaran Udara, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02/MEN KLH/1998 tentang Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.7. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat, dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah setempat.8. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu minimum 20 tahun. Berdasarkan Permendiknas No. 24 Tahun 2007 tentang “Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)” dalam hal ini penjelasan tentang point standar sarana prasarana untuk tingkat sekolah dasar/madrasah (SD/MI) sudah sangat jelas, ketentuan-ketentuan apa saja yang harus dipenuhi untuk menciptakan sebuah sekolah menjadi mudah terjangkau, dan hasilnya optimal baik bagi penyedia maupun masyarakat.

    PUSTAKA ACUAN

    Departemen Pendidikan Nasional. 2007.

    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor        24 Tahun 2007 tentang “Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah      Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah           Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah          (SMA/MA)”

    Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam Menentukan Lokasi Sekolah

    Tugas Mata Kuliah : Teori Lokasi Dan Pola Ruang

    Dosen : Jawoto Sih Setyono

    Oleh :INDRA JAYA

    PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTA

    UNIVERSITAS DIPONEGORO

    TAHUN 2007

    Tugas 1 Pak Jawoto (Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota)

    1. Pendahuluan

    Otonomi daerah yang digulirkan setelah terjadinya tuntutan reformasi tahun 1998 telah membawa perubahan yang sangat mendasar dalam sistem pemerintahan negara Indonesia, yaitu dari sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik menjadi desentralistik, sebelum era reformasi, sistem pemerintahan yang terjadi adalah sistem pemerintahan bersifat sentralistik dimana arah kebijakan dan wewenang yang dilakukan berasal dari pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya tinggal menjalankan kebijakan tersebut, adannya otonomi daerah telah memberi kesempatan kepada daerah untuk mengembangkan dan mengatur rumah tangga daerahnya masing-masing sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, peran pemerintah pusat dalam hal ini hanya bersifat koordinasi saja.Walaupun tidak semua kebijakan dan wewenang dalam era otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tapi adannya otonomi daerah telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk meningkatkan dan mengelola keunggulan-keunggulan yang dimiliki suatu daerah. Pemerintah daerah juga bisa lebih leluasa dalam mengelola anggaran dan membuat kebijakan tanpa harus diatur dan di intervensi terus menerus oleh pemerintah pusat.Salah satu kebijakan otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah adalah dalam bidang pendidikan, peran pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional hanya memberikan standar-standar aturan minimal yang harus dipenuhi harus dipenuhi oleh satuan pendidikan di tingkat daerah. Standar minimal antara lain berupa standar sarana prasarana pendidikan, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar evaluasi dan lain-lain. Pengembangan lebih jauh terhadap standar-standar tersebut diserahkan kepada daerah masing-masing.Kesempatan dan wewenang ini oleh beberapa daerah dalam hal ini dinas pendidikan propinsi maupun kabupaten/kota berlomba-lomba untuk menggali dan mengembangkan potensi lokal daerah masing-masing dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan yang akan berdampak bagi daerah tersebut khususnya dan bagi bangsa dan negara umumnya.Adannya sumber daya manusia lokal (SDM lokal) menjadi modal penting dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan yang berbasis keunggulan lokal, karena diharapkan SDM lokal ini mengetahui dan faham terhadap kondisi, potensi serta nilai-nilai budaya daerahnya sendiri, hingga diharapkan daerah tersebut dapat dan mampu bersaing secara global, tidak hanya di Indonesia saja.

    2. Permasalahan

    Apakah peran dan kebijakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah, masyarakat, dan swasta dalam mengintegrasikan bidang pendidikan dengan pengembangan wilayah, dengan menciptakan SDM lokal yang mampu mengembangkan potensi daerahnya sehingga mampu bersaing secara global.

    3. Pembahasan

    Pengembangan pendidikan disuatu daerah tidak dapat dilepaskan dari konteks pengembangan wilayah secara luas, karena pengembangan pendidikan diharapkan dapat mengembangkan wilayahnya dan sebagai upaya pemerataan pertumbuhan pembangunan wilayah tersebut. Pembangunan pendidikan disuatu wilayah pada dasarnya bertujuan membangun dan mengembangkan sumberdaya-sumberdaya lokal yang diharapkan dapat memberi kontribusi bagi pembangunan wilayah tesebut. Misi pendidikan sebagaimana tertuang dalam Rencana strategis program pendidikan nasional, meliputi: 1) peningkatan mutu dan kualitas pendidikan, 2) peningkatan akses pendidikan, kompetensi dan daya saing bangsa serta 3) peningkatan manajemen dan pelayanan pendidikan yang transparan, akuntabel dan good governance. Dalam rangka mensukseskan rencana strategis tersebut dibutuhkan dukungan semua pihak, baik pemerintah, pemerintah daerah, swasta dan masyarakat, agar harapan untuk menjadikan bangsa Indonesia menjadi Insan Indonesia Cerdas, Komprehensif, dan Kompetitif yang Berkeadilan, Bermutu, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat Lokal dan Global dapat terwujud. Tertuang jelas diatas betapa agung dan mulianya misi pendidikan yang diusung pemerintah pusat, tinggal bagaimana pemerintah daerah dapat merespon kebijakan-kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah pusat tersebut, agar cita-cita besar bangsa dapat terwujud, di beberapa daerah, peran dan partisipasi pemerintah daerah dapat dilihat salah satunya dengan cara meningkatkan kemampuan manusia lokal yang di integrasikan dengan keunggulan-keunggulan lokal, seperti hasil bumi, tradisi, kreasi dan seni, pelayanan jasa, dan lain-lain yang menjadi keunggulan daerah.Kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal, dapat dijadikan solusi dalam pemenuhan, peningkatan serta pengembangan manusia-manusia lokal, karena dengan kurikulum pendidikan berbasis keunggulan lokal tersebut maka masing-masing daerah dapat menampilkan ciri khas dari daerahnya masing-masing, yang tentu saja akan menambah daya saing bagi daerah tersebut baik secara lokal maupun global.Peran swasta di daerah dalam pengembangan pendidikan berbasis keunggulan manusia lokal dalam hal ini dapat diwujudkan dalam bentuk mendayagunakan tenaga-tenaga lokal tersebut dalam usaha yang mereka geluti, dengan mengoptimalkan kemampuan manusia lokal yang ada, hingga tidak perlu tergantung dengan tenaga-tenaga atau sumber daya dari luar, dengan demikian diharapkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut dapat meningkat, karena mereka bisa hidup dan berkarya  dirumah mereka sendiri, ini secara otomatis akan membantu pemerintah dalam mengurangi jumlah pengangguran di daerah tersebut dan terjadilah pemerataan pembangunan terhadap wilayah secara keseluruhan.Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat akhir-akhir ini menjadi isu yang cukup relevan untuk diperbincangkan seiring dengan menguatnya kesadaran masyarakat untuk mengambil peran serta secara lebih emansipatif dalam proses pembangunan. Sejalan dengan semangat paradigma pembangunan di era otonomi yang mengakui kesetaraan proporsi sektor masyarakat dengan sektor negara dan swasta sebagai stakeholders pembangunan, maka aksi-aksi pengembangan dan pemberdayaan masyarakat menjadi signifikant dilakukan. Hal ini didasari keyakinan, jika masyarakat menunjukkan tingkat emansipasi yang tinggi dalam segala kegiatan pembangunan, maka secara tidak langsung mereka telah memperkuat kemampuan bangsanya sendiri dalam menghadapi dinamika perubahan pada lingkup regional maupun global, dalam kaitan dengan pengembangan pendidikan maka masyarakat harus dilibatkan sebagai upaya dari suatu bangsa dalam rangka memperbaiki kualitas pembangunan dan peningkatan pendidikan di daerah masing-masing khususnya dan negara secara luas.

    4. Tujuan

    Tujuan penyelenggaraan pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah menciptakan SDM lokal yang mampu memahami keunggulan lokal daerah dimana dia berada, memahami berbagai aspek yang berhubungan dengan keunggulan lokal daerah tersebut, selanjutnya mampu mengolah sumber daya, terlibat dalam pelayanan / jasa atau kegiatan lain yang berkaitan dengan keunggulan lokal sehingga memperoleh pendapatan dan melestarikan budaya/tradisi/sumber daya yang menjadi keungulan daerah  serta  mampu bersaing secara global.SDM lokal yang tercipta melalui proses pendidikan berbasis keunggulan lokal diharapkan dapat lebih memberdayakan potensi daerahnya sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekitarnya dan bagi daerah dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah yang bersangkutan.

    5. Kelemahan Pemerintah dalam pengembangan SDM Lokal

    Jika diamati selama ini ada beberapa kelemahan dan kegagalan pemerintah dalam upaya pengembangan SDM Lokal, beberapa diantaranya adalah :a. Kurikulum yang dibuat selama ini bersifat umum, belum memperhatikan potensi atau keunggulan yang ada didaerah masing-masing.b. SDM yang dapat mengajarkan kurikulum berbasis keunggulan lokal, masih sangat terbatas, hal ini disebabkan masih sedikitnya minat masyarakat untuk melanjutkan ke universitas yang mengajarkan pendidikan berbasis keunggulan lokal.c. Masih kurangnya dukungan sarana prasarana seperti fasiltas praktikum dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya.d. Belum mampu memberdayakan masyarakat, dunia usaha atau swasta untuk turut serta berkontibusi dan berpartisipasi dalam memberikan masukkan terhadap perencanaan pengembagan pendidikan, khususnya pendidikan berbasis keunggulan lokal.

    6. Rekomendasi

    Sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-empat di dunia, kiranya perlu diambil langkah-langkah yang tepat supaya negara ini mampu bersaing secara global dimana salah satunya adalah dengan penciptaan SDM lokal yang berpikir global melalui perbaikan mendasar mulai dari perspektif pendidikan. Karena melalui pendidikan yang benar, baik dan terarah, mampu mengangkat potensi lokal dalam pengembangan kurikulum diharapkan lahirnya SDM lokal yang kompetitif memajukan daerah dan mampu menggali potensi daerah untuk bersaing secara global. Berikut ini rekomendasi yang dapat diberikan yaitu:a. Memasukkan kurikulum berbasis keunggulan lokal disemua jenjang pendidikan, baik SD, SMP/MTs, SMA/SMK/MA.b. Memperbanyak SDM yang dapat dan mampu mengajarkan kompetensi berbasis keunggulan lokal, dengan membuka jurusan-jurusan atau program studi di perguruan tinggi yang khusus mengajarkan kompetensi berbasis keunggulan lokal.c. Mendorong peran serta masyarakat dan swasta dalam memajukan keunggulan lokal, dengan cara melibatkan mereka dalam perencanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal.d. Meningkatkan sarana prasarana pendidikan khususnya prasara pendidikan yang mampu mendukung peningkatan kualitas keunggulan lokal.

    DAFTAR REFERENSI

    Zubaedi. 2007. Wacana Pembangunan Alternatif : Ragam Perspektif Pengembangan            dan Pemberdayaan Masyarakat. Jogjakarta, Penerbit Arruzzmedia.

    Drost, J . 2006. Dari KBK(Kurikulum Berbasis Kompetensi sampai MBS (Manjemen Berbasis Kompentensi). Jakarta, Penerbit Buku Kompas.

    Nugroho, SBM. 2003. Menyibak Wajah Otonomi Daerah . Semarang, Penerbit Magister         Manajemen Undip.

    Renstra Departemen Pendidikan Nasional tahun 2004-2009

    Take Home Test

    Strategi Pengembangan SDM Lokal Melalui Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

    Sebagai Modal Pembangunan Daerah

    Mata Kuliah : Perencanaan Membangunan Wilayah dan Kota

    Dosen Pengampu: Jawoto Sih Setyono

    Oleh :INDRA JAYA

    PROGRAM PASCASARJANA

    MAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA

    UNIVERSITAS DIPONEGORO

    TAHUN 2007

    Tugas 1 Pak Fajar (Permasalahan Pembangunan Wilayah dan Kota)

    REVIEW ARTIKEL DAN PROPOSAL TESIS(Take Home Test)

    Memenuhi Tugas Mata Kuliah Permasalahan Pembangunan Wilayah dan Kota

    Dosen Pengampu: Ir.Fajar Hari M,M.T.,MDP

    Oleh: INDRA JAYA

    L4D007100

    PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER TEKNIK PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA

    UNIVERSITAS DIPONEGORO

    SEMARANG 2008

    PROPOSAL TESIS

    Keefektifan Model Pengembangan ICT Pendidikan dalam Memfasilitasi Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah (Studi Kasus ICT Pendidikan Kota Pangkalpinang)

    Latar Belakang

    Inovasi di dalam teknologi telekomunikasi berkembang dengan cepat dan selaras dengan perkembangan karakteristik masyarakat modern yang memiliki mobilitas tinggi, mencari layanan yang fleksibel, serba mudah dan memuaskan dan mengejar efisiensi di segala aspek.Pesatnya kemajuan teknologi dan komunikasi serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah mengubah pola dan cara kegiatan bisnis, industri, perdagangan dan pemerintahan. Perkembangan perekonomian berbasis ilmu pengetahuan dan informasi telah menjadi paradikma yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam jaringan informasi dan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa. TI juga memberi dukungan bagi pimpinan untuk melakukan kontrol terhadap manajemen perusahaan serta masih banyak bidang lain yang terbantu dengan diterapkannya TI termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu unsur TI yang mempunyai pengaruh besar atas ilmu adalah internet dan aplikasinya. Dengan hanya berpandukan mesin pencari di internet, bermacam-macam informasi dari seluruh dunia dapat diakses dengan cepat tanpa harus beranjak dari tempat kita berada. Dibanding dengan buku dan perpustakaan, internet melambangkan penyebaran (decentralization) informasi dan data secara ekstrim. Dalam hal pemanfaatan internet sebagai sarana belajar, secara kuantitas, Indonesia sangat jauh tertinggal dari negara-negara lain bahkan di kawasan Asia Tenggara. Internet selama ini baru merambah pendidikan di kota-kota besar dan pada umumnya baru dikenal setelah masuk ke perguruan tinggi. Akses internet yang mulai hadir di daerah pun belum dapat menjadi alternatif referensi yang tak terbatas bagi guru maupun pelajar karena biaya akses yang ditawarkan masih cukup tinggi.Sebagai sumber informasi yang tidak terbatas, internet, sejak berkembangnya telah mendorong percepatan yang luar biasa dalam dunia pendidikan. Namun, faktor tidak meratanya akses internet yang mudah dan murah itu menjadikan kita tidak mampu mengejar ketertinggalan dengan saling berbagi ilmu melalui media maya tersebutSadar akan pentingnya TI dalam meningkatkan kualitas pendidikan nasional, sejak tahun 2006 pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional mulai tergerak untuk turun tangan mewujudkan pendidikan berbasis TI secara merata melalui program ICT (Information and Communication Technology) pendidikan. Dalam program ini, pemerintah menyuplai akses internet secara gratis ke sekolah-sekolah di penjuru nusantara. ICT dapat digunakan untuk menghubungkan guru dan siswa, serta melakukan pembelajaran efektif di sekolah. Dengan program ini diharapkan dunia pendidikan Indonesia mampu menghasilkan lulusan yang siap bersaing di era globalisasi.Berdasarkan pengamatan, penulis mengistilahkan model pengembangan ICT sebagai model hirarki-terdesentralisasi. Model ini memberdayakan fungsi unit-unit pendidikan pada tiap daerah. Sesuai struktur organisasi, pusat pengelolaan ICT berada di Departemen Pendidikan Nasional. Selanjutnya pengelolaan ICT didelegasikan kepada dinas-dinas pendidikan di kotamadya/ kabupaten dan sekolah-sekolah yang dinaunginya seperti yang tampak pada bagan di bawah ini.

    ICT Pusat

    ICT Propinsi
    ICT Kotamadya
    ICT Kabupaten
    ICT Propinsi
    ICT Kotamadya
    ICT Kabupaten
    ICT Propinsi
    ICT Kotamadya
    ICT Kabupaten
    Sekolah Backbone
    Sekolah Client
    Sekolah Client
    Sekolah Backbone
    Sekolah Client
    Sekolah Client
    Sekolah Backbone
    Sekolah Client
    Sekolah Client
    Sekolah Backbone
    Sekolah Client
    Sekolah Client


    Gambar 1 Model Pengembangan ICT Pendidikan

    Secara konseptual, jika semua syarat untuk model di atas terpenuhi baik dari segi infrastruktur maupun sumber daya manusia yang kompeten maka akan terbentuk Jardiknas (Jaringan Pendidikan Nasional) dengan daya dukung optimal bagi penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Di samping itu, pengelolaan yang terdesentralisasi merupakan wahana latihan dan belajar yang efektif bagi sumber daya manusia di daerah-daerah. Sedangkan sistem hirarki akan memudahkan controlling dan memfungsikan peran pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan.Setiap model pengembangan memiliki kelemahan dan kelebihan. Kelemahan tersebut layak ditoleransi jika hasil yang diperoleh sebanding sumber daya (finansial, effort dan waktu) yang dihabiskan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap model yang diterapkan sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat perencanaan yang lebih efektif dan efisien.Dalam tesis ini, penulis bermaksud mengevaluasi seberapa efektif model pengembangan ICT yang diterapkan saat ini untuk mewujudkan Sistem Pendidikan Berbasis TI. Variabel yang dilibatkan dalam evaluasi ini meliputi berbagai faktor, antara lain :a. Ketersediaan infrastruktur b. Sumber daya manusia yang kompetenc. Biaya yang dikeluarkand. Effort yang harus dilakukane. Tingkat pemanfaatan ICT dalam KBMf. Peningkatan KBM yang dicapaiDengan terukurnya efektivitas model pengembangan ICT pendidikan ini diharapkan dapat memberi kontribusi untuk meningkatkan performansi perencanaan pendidikan di Indonesia.

    Perumusan Masalah

    1. Apa saja faktor yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan program ICT pendidikan ?

    2. Apakah model yang diterapkan memiliki peluang terjadinya hal-hal yang menyimpang dari tujuan program ICT pendidikan?

    3. Peningkatan apa saja yang telah dicapai dengan model pengembangan ICT pendidikan saat ini ?

    4. Seberapa efektif model yang diterapkan dapat mencapai sasaran program ICT pendidikan yaitu tersedianya fasilitas TI yang merata untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di seluruh pelosok nusantara sesuai dengan biaya dan waktu yang ditargetkan?

    Tujuan

    1. Mengetahui faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat penerapan program ICT pendidikan

    2. Mengukur efektivitas model pengembangan ICT pendidikan dalam memfasilitasi kegiatan  belajar mengajar di sekolah.

    Metode Penelitian

    Untuk menganalisa Keefektifan Model Pengembangan ICT Pendidikan dalam Memfasilitasi Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah (Studi Kasus ICT Pendidikan Kota Pangkalpinang) digunakan analisa Deskriptif kualitatif berdasarkan hasil penelitian di lapangan.

    Relevansi Riset Dengan Pengalaman Kerja

    Dewasa ini sektor pendidikan merupakan sektor yang sedang digalakkan dan dipacu untuk pengembangannya. Dengan kemajuan teknologi terutama dalam bidang telekomunikasi yaitu dengan adanya ICT maka program ini juga pas bila diterapkan di setiap sekolah dalam upaya pengembangan kualitas sumber daya manusia. Selama ini yang terjadi di dunia pendidikan adalah rendahnya kualitas sumberdaya pendidikan termasuk belum adanya inovasi teknologi pendidikan yang diterapkan bagi peserta didik maupun tenaga pendidik serta tenaga kependidikan. Hadirnya ICT diharapkan akan mampu mengangkat kualitas sumberdaya manusia ke arah yang lebih baik sehingga masyarakat pendidikan mempunyai mengadopsi teknologi untuk meningkatkan kualitas diri yang pada akhirnya mampu menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi masyarakat lainnya.

    DAFTAR PUSTAKA

    1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

    2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

    3. Peraturan Meteri Pendikan Nasional Nomor 23 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Sarana dan Prasarana Sekolah.

    4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

    5. Marsudi Djojodipuro (1992). Teori Lokasi, UI Press

    6. Husaini Usman (2006). Manajemen: teori, Praktik dan Riset Pendidikan, Jakarta: Bumi Aksara

    7. Bangka dalam Angka

    Tugas 1 Pak Eko (Permasalahan Pembangunan Wilayah dan Kota)

    I. PENDAHULUAN

    1.1. Latar Belakang

    Dalam pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan pemerintah Republik Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama dan gender. Pemerataan akses dan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki ketrampilan hidup (life skill) yang layak. Sehingga memiliki kemampuan untuk mengenal dan mengatasi masalah diri dan lingkungannya, mendorong tegaknya masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Pesatnya kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), atau disebut pula telematika, serta meluasnya perkembangan infrastruktur informasi global telah mengubah pola dan cara kegiatan bisnis, industri, perdagangan, dan pemerintah. Perkembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dan informasi telah menjadi paradigma global yang dominan. Kemampuan untuk terlibat secara efektif dalam revolusi jaringan informasi akan menentukan masa depan kesejahteraan bangsa.Kondisi saat ini daya saing bangsa Indonesia sangat lemah, hal ini dapat kita lihat dari posisi di WEF (World Economic Forum) tahun 2003 Indonesia menduduki peringkat ke 72 dari 103 negara  dibawah Singapura (peringkat 12), Malaysia (peringkat 29), Thailand (peringkat 39), dan Filiphina (peringkat 56). Dari segi daya saing ekonomi tahun 2003, Amerika memegang peringkat 1, Finlandia peringkat ke 2, Singapura peringkat ke 12, Belanda peringkat 18 dan Luksemburg peringkat 42, mereka ini merupakan negara dengan pendapatan perkapita tertinggi. Disini jelas bahwa ada suatu korelasi positif antara penguasaan tehnologi dengan tingkat daya saing dan tingkat kesejahteraan masyakatnya. (http://www.dinpendikpkp.go.id).Agar tidak semakin tertinggal terhadap negara-negara maju, mulai tahun 2006, Departemen Pendidikan Nasional membangun sistem jaringan pendidikan skala nasional (disebut: JARDIKNAS) yang menghubungkan seluruh kantor Dinas Pendidikan baik di tingkat propinsi maupun Kabupaten/Kota se-Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia telah mulai mendayagunakan potensi TIK untuk menunjang pendidikan. Dengan jaringan pendidikan skala nasional ini diharapkan proses pengelolaan data dan informasi pendidikan dapat dilaksanakan lebih mudah, cepat, terintegrasi dan transparan sesuai dengan rencana strategis pendidikan nasional 2005 – 2009. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) tidak selalu didominasi oleh kota-kota besar yang sudah memiliki sumber daya manusia dan infrastruktur fisik yang memadai. Kota Pangkalpinang telah membuktikan bahwa keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia tidak menghalangi dinas pendidikan kota pangkalpinang untuk menciptakan Pangkalpinang Education Cyber City (PECC) yang saat ini menjadi salah satu best practice bagi kota lain di Indonesia termasuk ibukota Jakarta.

    1.2. Profil Kota Pangkalpinang

    Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) awalnya merupakan bagian dari Propinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2000, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) resmi berdiri sebagai propinsi Ke-31 dengan Ibukota Propinsi adalah Kota Pangkalpinang. Ditinjau dari letak Propinsi Kep. Babel, propinsi ini memiliki lokasi stragetis sebagai comparative advantage wilayah yaitu di antara negara Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Kota Pangkalpinang merupakan salah satu daerah otonomi yang letaknya di Pulau Bangka. Daerah ini berada pada garis 106°4’ sampai dengan 106°7’ Bujur Timur dan garis 2°4’ sampai dengan 2°10’ Lintang Selatan dengan luas daerah seluruhnya 89,40 Km2 (Berdasarkan PP No. 12 Tahun 1984). Daerah ini terletak pada bagian timur Pulau Bangka dengan batas-batas sebagai berikut : Di sebelah Utara berbatasan dengan Desa Selindung Lama Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dul, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah. Di sebelah Barat berbatasan dengan Desa Air Duren, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka.Kota Pangkalpinang merupakan daerah yang strategis ditinjau dari sudut geografisnya, dalam kaitannya dengan pembangunan nasional dan pembangunan daerah di propinsi baru. Hal ini dikarenakan Kota Pangkalpinang sebagai ibukota propinsi mempunyai fungsi sebagai pusat pengembangan pembangunan di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang meliputi:1. Pusat pemerintahan dan pemukiman penduduk2. Pusat perdagangan dan industri3. Pusat pelayanan sosial (pendidikan dan kesehatan) serta distribusi barang dan jasa4. Pusat administrasi penambangan timah5. Pusat lembaga keuanganSebagai pusat pengembangan wilayah Bangka Belitung dalam perkembangannya selama beberapa tahapan pembangunan, Kota Pangkalpinang telah mengalami beberapa kemajuan yang cukup pesat sehingga untuk mengatasi kebutuhan akan tanah perkotaan, wilayah seluas 31,70 Km2 telah berkembang menjadi 5 (lima) kecamatan seiring dengan otonomi daerah, sehingga secara keseluruhan bagian dari wilayah Kota Pangkalpinang terdiri dari 35 kelurahan. Jumlah penduduk Kota Pangkalpinang tahun 2006 berdasarkan data BPS Kota Pangkalpinang adalah sebanyak 150.668 jiwa. Luas Wilayah Kota Pangkalpinang yang relatif kecil yaitu 89,40 Km2 mengalami laju pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi dari tahun 2000 sampai 2006. Hal ini menyebabkan tingkat kepadatan penduduk di Kota Pangkalpinang berada pada peringkat tertinggi dibandingkan daerah-daerah otonomi lainnya di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dari seluruh kecamatan, kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Tamansari, sedangkan yang terendah adalah Kecamatan Gerunggang. (Pangkalpinang dalam Angka tahun 2006)

    II. PANGKALPINANG EDUCATION CYBER CITY ( PECC)

    2.1. Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Visi dan Misi

    1. Visi”Unggul Dalam Prestasi Pendidikan Bernuansa IMTAQ di Kawasan Sumatera Bagian Selatan Tahun 2008”.

    2. Misi“Mewujudkan masyarakat yang berkualitas, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pemerataan dan perluasan kesempatan belajar, peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan peningkatan pengamalan ajaran agama di lembaga pendidikan sehingga tercipta masyarakat yang cerdas, menguasai iptek, beriman, bertaqwa, berkepribadian, berdaya saing tinggi dalam era globalisasi”.

    2.2. Tujuan dan Sasaran

    1.   Tujuan

    * Tuntasnya prosentase angka buta huruf dan drop out/putus sekolah disetiap jenjang pendidikan dengan memberikan beasiswa.

    * Meningkatkan kualifikasi, kompetensi/kemampuan akademis dan profesional guru dan tenaga kependidikan lainnya.

    * Melaksanakan kurikulum dan sistem penilaian berbasis kompetensi KSPBK.

    * Tuntasnya pelaksanaan wajib belajar Pendidikan Dasar 9 tahun.

    * Peningkatan pendidikan menengah, kejuruan dan pendidikan luar sekolah.

    * Meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan.

    * Meningkatkan wawasan keunggulan dan penguasaan, pengembangan serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi.

    *Meningkatkan kemampuan peserta didik/warga belajar dalam memiliki life skill dan penguasaan IPTEK di semua jenjang pendidikan serta mengembangkan keragaman program keahlian di sekolah menengah kejuruan (SMK).

    * Optimalisasi manajemen pendidikan berbasis sekolah dan masyarakat dengan memberdayakan dan meningkatkan peran serta masyarakat melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.

    * Mengurangi tingkat kerawanan peserta didik dari pengaruh negatif arus globalisasi.

    * Optimalisasi pelaksanaan Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, pendidikan berbasis Masyarakat dan Reformasi sekolah untuk mewujudkan sekolah efektif.

    * Meningkatkan fungsi dan peranan Badan Akreditasi Sekolah.

    * Meningkatkan pelayanan pendidikan kepada masyarakat sesuai kebutuhan.

    * Meningkatkan daya saing terhadap pengaruh globalisasi.

    * Memberdayakan lembaga pendidikan sekolah dan luar sekolah.

    * Terwujudnya Sport School Development.

    * Meningkatkan pembinaan kepemudaan, Pasukan Pengibaran Bendera (Paskibra), Pertukaran Pemuda Antar Propinsi (PPAP), Pemuda Pelopor, masyarakat olahraga, masyarakat seni yang menjunjung budaya daerah dan budaya melayu melalui pendidikan formal dan non formal.

    * Terwujudnya sekolah modern terpadu TK , SD , SMP, SMA, bertaraf internasional melalui Sport School Centre.

    * Meningkatkan sarana prasarana pendidikan, olahraga baik formal maupun non formal. 2.   SasaranSesuai dengan tujuan yang ingin dicapai Dinas Pendidikan, Kota Pangkalpinang dimasa mendatang, maka yang menjadi sasaran dalam jangka waktu lima tahun yang akan datang adalah sebagai berikut :

    * Tuntasnya prosentase buta huruf dan putus sekolah/drop out.

    * Meningkatnya prosentase kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.

    * Penerapan KSPBK diseluruh sekolah sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan.

    * Tersusunnya silabus dan sistem penilaian seluruh sekolah sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan.

    * Meningkatnya APM SD, SMP, SMA dan SMK.

    * Meningkatnya angka transition rate.

    * Meningkatnya angka completian rate.

    * Meningkatnya kualitas kehidupan dan kualitas profesionalisme guru dan tenaga kependidikan.

    * Menjuarai lomba-lomba keunggulan ditingkat propinsi, nasional dan internasional.

    * Meningkatnya penguasaan kecakapan hidup/life skill oleh peserta didik/warga belajar bagi yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

    * Terimplementasinya bidang keahlian SMK sesuai dengan kebutuhan masyarakat melalui Re-enginering.

    * Meningkatnya peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan dalam : o Supporting Agency o Advistory Agency o Mediator Agency o Controlling Agency

    * Terciptanya kultur sekolah yang positif yang menunjang proses pembelajaran.

    * Terimplementasinya MPMBS dan Reformasi Sekolah.

    * Terwujudnya sekolah besar dan efektif.

    * Terwujudnya sekolah dalam penerapan manajemen partisipatif.

    * Terlaksananya Akreditasi sekolah dengan standarisasi yang objektif, transparan dan akuntabel.

    * Terwujudnya pelayanan prima penyelenggaraan pendidikan kepada masyarakat.

    * Terwujudnya sekolah modern terpadu TK , SD , SMP dan SMA melalui Sport School Center .

    * Terwujudnya Sport School Development.

    * Terwujudnya pembinaan kepemudaan, Pasukan Pengibaran Bendera (Paskibra), Pertukaran Pemuda Antara Propinsi (PPAP), Pemuda Pelopor, masyarakat olahraga, masyarakat seni yang menjunjung budaya daerah dan budaya melayu melalui pendidikan sekolah dan luar sekolah.

    * Terpenuhinya sarana prasarana pendidikan, olahraga yang representatif disetiap jenjang dan jenis pendidikan. (Renstra Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang tahun 2004-2008) Kota Pangkalpinang sebagai Ibukota Propinsi Babel dalam satu tahun terakhir ini banyak mendapatkan perhatian dari kota-kota lain sehubungan dengan keberhasilan penerapan TIK bidang pendidikan. Terobasan yang dilakukan oleh Kota Pangkalpinang menjawab tantangan pemerintah dalam rangka menerapkan konsep cybercity di kota-kota Indonesia. Konsep ini direspon oleh pemerintah Kota Pangkalpinang dengan mengembangkan Pangkalpinang Education Cyber City (PECC). Dengan adanya Pangkalpinang Education Cyber City (PECC), beberapa sekolah, kantor diknas, dan beberapa kantor pemerintahan berada dalam jaringan (Wide Area Network). Target Pangkalpinang Education Cyber City (PECC) adalah semua institusi pendidikan yang ada Kota Pangkalpinang berada dalam satu jaringan. Berdasarkan statistik jumlah sekolah dan siswa yang terdapat di Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut: Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Awal pengembangan Pangkalpinang Education Cyber City (PECC) tidak terlepas dari dukungan pemerintah Kota Pangkalpinang yang menyadari bahwa pentingnya Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam pembangunan kota. Pembangunan kota seyogyanya selaras dengan perkembangan sumber daya manusia dan teknologi. Untuk itu visi dari PECC adalah terdepan dalam pengembangan TIK menuju smartEdu.

    Sedangkan Misi yang ingin dicapai oleh PECC ini adalah :

    1. Memasyarakatkan TIK dalam rangka mendorong terciptakan masyarakat berbasis pengetahuan dan teknologi.

    2. Menjadikan Pangkalpinang sebagai kota yang sarat pengembangan dan implementasi TIK di segala bidang untuk kepentingan masyarakat.

    3. Mendorong terciptanya suasana kerjasama dan kompetensi pengembangan TIK yang terbuka dan terpadu dari seluruh komunitas TIK Kota Pangkalpinang. Langkah kongkret yang sudah terealisasi saat ini adalah dengan adanya jaringan yang menghubungkan 4 SMKN, 4 SMAN, 10 SMPN,  SDN, Dinas Pendidikan, 20 dinas pemerintah, dan 7 perkantoran. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan program kerja dari Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang.Topologi skema PECC dapat dilihat dalam gambar dibawah ini: Sumber: Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang Fasilitas Hot Spot hampir dapat dirasakan oleh semua wilayah di dalam kota, walaupun penggunaannya masih terbatas. Dalam perencanaan lanjutan PECC akan dikembangkan untuk memberikan koneksi internet murah kepada semua masyarakat.

    Rencana pengembangan PECC selanjutnya tergambar dalam beberapa kategori yaitu:

    1. Tersedianya Pangkalpinang Internet Exchange Education (PIXedu)

    2. Hotspot Wireless PECC dan Broadband Internet Access.

    3. E-Content.

    4. TV Education

    5. E-Learning Basis Web

    6. E-Book

    7. TIK Training Center

    8. Cisco Academy

    9. KKPI (Ketrampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi)

    10. Publication and Even

    11. Situs Portal PECC

    12. Seminar/Workshop TIK .

    Dari sisi aplikasi dan content, Pangkalpinang Education Cyber City (PECC) sudah memiliki content SchoolMapping (http://schomap.dinpendikpkp.go.id/) yang memberikan gambaran tentang pendidikan di Kota Pangkalpinang. Dalam School Mapping masyarakat dapat mengetahui profil sekolah, profil guru, jumlah siswa, dan informasi lain seputar pendidikan di Kota Pangkalpinang.

    Dengan adannya PECC, dampak positif yang dapat diambil adalah :1.

    Proses Pembelajaran TIK lebih efektif. Anak SD,SMP,SMU, dan SMK akan bercerita banyak hal tentang internet dan TIK dengan orang tua dan komunitasnya. Efek dominonya adalah masyarakat akan terpacu untuk belajar tentang internet dan semua hal yang berhubungan dengan TIK . Mata pelajaran komputer menjadi pelajaran yang wajib ada di setiap sekolah dan dapat diberikan sedini mungkin (level Sekolah Dasar). Antusias masyarakat dalam mempelajari TIK terlihat dari banyaknya murid yang mendaftar pada jurusan jaringan dan web design di SMKN ( d/h STM) di Pangkalpinang padahal baru dibuka tahun 2005.

    2. Munculnya kursus/institusi pelatihan komputer. Hukum ekonomi tentang supply dan demand akan terwujud jika ada permintaan pasti akan muncul penawaran. Kursus pelatihan komputer tumbuh subur di Kota Pangkalpinang dari kota sampai ke desa-desa. Dan secara otomatis membuka lapangan pekerjaan baru sekaligus mempersiapkan tenaga kerja yang trampil dan siap pakai dalam penggunaan komputer, minimal mampu mengoperasikan aplikasi perkantoran.1. Paperless. Efisiensi dalam penggunaan kertas terutama dalam hal urusan administrasi dan surat menyurat seperti pengiriman surat dapat digantikan dengan electronic mail (email), lebih murah, cepat, efektif dan tersedia 24 jam. Dengan adanya efisiensi ini pelayanan kepada masyarakat akan lebih cepat dan terpadu (integrated) 2. Dari sisi pengembangan kota, dengan lahirnya PECC ini pemerintah kota Pangkalpinang sudah menempatkan faktor TIK sebagai komponen yang penting dalam pembangunan kota. Ini berarti, kota Pangkalpinang dapat menciptakan competitive advantage kota sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di kota Pangkalpinang. Memang masih banyak tantangan yang harus dihadapi sehubungan dengan implementasi Pangkalpinang Education Cyber City (PECC), terutama dalam hal teknis seperti server (local hosting) yang sering down karena adanya pemadaman listrik, pemeliharaan konten, dan technical support di setiap sekolah. Tantangan lain yang mesti dipikirkan adalah masalah Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan SDM yang ada harus bisa disiasati dengan cara mengadakan pelatihan-pelatihan teknologi informasi, baik yang beskala lokal maupun nasional, ataupun dengan cara menambah Sumber Daya yang ada, saat ini di Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang, hanya ada 2 orang tenaga bidang teknologi informasi, jumlah itu tidaklah cukup untuk mengatasi permasalahan yang akan timbul dibelakang hari berkaitan dengan adannya program PECC tersebut.

    Sebuah program akan dinyatakan berhasil jika perencanaan yang dilakukan dapat menghasilkan output yang maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan, ada banyak definisi dari perencanaan beberapa diantaranya adalah : Cara berpikir tentang masalah-masalah sosial dan ekonomi, yang berorientasi pada waktu yang akan datang, terkonsentrasi pada suatu tujuan dan keputusan bersama, serta berusaha untuk mewujudkan program dan keputusan bersama (Friedmann,1996) Sebuah proses untuk menentukan tindakan-tindakan bagi masa depan yang diinginkan melalui serangkaian pilihan-pilihan yang logis (Davidoff,1962 in Faludi, 1983: 11) Sebuah proses untuk mengarahkan aktivitas manusia dan kekuatan alam dengan mengacu pada kondisi masa depan yang diinginkan (Branch, 1983: 2) Dari sekian banyak definisi atau pengertian tentang perencanaan, dapat disarikan sebagai berikut : Perencanaan adalah seperangkat prosedur untuk memecahkan permasalahan fisik, sosial, dan ekonomi, yang harus meliputi prinsip-prinsip sebagai berikut: Seperangkat tindakan Upaya untuk memecahkan masalah Memiliki dimensi waktu dan berorientasi ke masa yang akan datang Suatu proses berputar dengan adanya umpan balik Melibatkan beberapa alternatif untuk mencari pemecahan Dari definisi atau pengertian tentang perencanaan tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa perencanaan tersebut disusun agar dapat menuju kearah yang lebih baik, walaupun demikian tidak semua perencanaan tersebut berjalan sesuai rencana, terkadang sesuatu yang telah kita perhitungkan dengan matang, tapi pada kenyataanya kadang kala terdapat masalah yang diluar perkiraan kita, oleh karena itulah perencanaan tersebut akan terus dievaluasi dalam kurun waktu tertentu agar tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud dan terlaksana dengan baik, begitu juga dengan program PECC, harus terus dievaluasi supaya keberadaan PECC tersebut tidak dianggap sebagai program mercu suar yang tidak ada manfaatnya dan terkesan dianggap menghambur-hamburkan uang negara.

    III. PENUTUP

    3.1. Kesimpulan

    Hadirnya Pangkalpinang Education Cyber City (PECC) telah membawa pengaruh besar bagi pengembangan pendidikan di Kota Pangkalpinang, hal ini dapat dilihat dari banyaknya siswa yang tertarik untuk mempelajari TIK, tidak ketinggalan juga guru dan staff tata usaha yang dapat memanfaatkan TIK disekolah masing-masing dengan mudah, karena tersedianya akses selama 24 jam. Dengan adanya PECC, maka antar sekolah yang satu dan lainnya dapat saling bertukar data dan informasi melalui jaringan Wide Area Network (WAN), PECC sebuah solusi cerdas dari Pemerintah Kota Pangkalpinang guna mengatasi kesenjangan pendidikan antar sekolah satu dengan yang lainnya, hingga diharapkan dengan adannya PECC tersebut, maka mutu pendidikan di Kota Pangkalpinang dapat terangkat hingga pada akhirnya dapat memberi sumbangsih dalam mewujudkan Visi dan Misi Depdiknas yang ingin mewujudkan Pendidikan yang mampu Membangun Insan Indonesia Cerdas, Komprehensif, dan Kompetitif yang Berkeadilan, Bermutu, dan Relevan dengan Kebutuhan Masyarakat Lokal dan Global. 3.2. Saran Agar gema PECC dapat dirasakan juga oleh semua pihak, tidak hanya dirasakan oleh insan-insan pendidikan dan pemerintah saja, maka ada baiknya dilokasi-lokasi tertentu disediakan fasilitas hotspot yang dapat diakses selama 24 jam nonstop, hingga masyarakat sekitarnya dapat memanfaatkan fasilitas tersebut dalam rangka meningkatkan pengetahuan mereka dalam bidang teknologi informasi. Disamping itu perlu diadakan penambahan tenaga teknis yang menguasai bidang teknologi informasi agar keberadaan PECC benar-benar terpelihara dan terjaga dengan baik.

    DAFTAR PUSTAKA

    Faludi, Andreas.1973. Planning Theory, Pergamon Press.Friedmann,

    Jon. 1996. Planning in The Public Domain : Dicourse and Praxis, in        Classic Readings in Urban Planning, edited by Stein, Jay. M. McGraw-Hill,          New York

    Branch, Melville C. 1983. Comprehensive Planning. Palisades Pub., California.

    Renstra Depdiknas tahun 2004-2009http://www.dinpendikpkp.go.id

    Renstra Dinas Pendidikan Kota Pangkalpinang tahun 2004-2008

    Pangkalpinang dalam Angka tahun 2006

    Karya Ilmiah Pangkalpinang Educational Cyber City (PECC) Solusi Peningkatan Mutu Pendidikan Di Kota Pangkalpinang

    Tugas Mata Kuliah : Permasalahan Pembangunan Wilayah dan Kota

    Dosen : Prof. Ir. Eko Budiharjo, M.Sc
    Disusun Oleh:I N D R A  J A Y A

    PROGRAM PASCA SARJANAMAGISTER PEMBANGUNAN WILAYAH & KOTAUNIVERSITAS DIPONEGORO

    TAHUN 2007